Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan pemenuhan dan penguatan hak penyandang disabilitas tentunya menjadi tugas bersama yang harus dipenuhi dalam kondisi apapun.
Hal ini sejalan dengan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkomitmen “No One Left Behind” atau "tidak meninggalkan siapa pun di belakang" dan mengakui setiap individu dengan ragam disabilitasnya di lintas sektoral.
Saya yakin dan percaya bahwa semua orang, terutama penyandang disabilitas, mempunyai peran penting, bakat, serta potensi yang luar biasa
"Saya yakin dan percaya bahwa semua orang, terutama penyandang disabilitas, mempunyai peran penting, bakat, serta potensi yang luar biasa. Dengan begitu, menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa potensi ini dapat terasah dengan baik. Kita juga perlu memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak penyandang disabilitas menjadi perhatian kita semua. Marilah kita bersama-sama, bahu membahu, dan bergandengan tangan, mencapai pembangunan nasional yang inklusif dan ramah disabilitas," ujar Menteri Bintang.
Menyadari bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak, dan kesempatan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan berbagai upaya.
Diantaranya, pengesahan Peraturan Menteri PPPA Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas, Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas (Peta Jalan Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas), Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.
Sedangkan untuk masa pandemi Covid-19 upaya Kemen PPPA yakni menerbitkan Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemic Covid-19 pada tanggal 7 Mei 2020 dan Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 pada 1 Juni 2020.
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto menuturkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam kondisi apapun. Apalagi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan pada periode 2020 – 2024 adalah pembangunan SDM. Untuk mencapai SDM unggul demi Indonesia maju, tentunya tidak terlepas dari kemajuan dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
"Secara internasional maupun nasional, Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam perlindungan maupun membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Untuk memperkuat komitmen tersebut mari kita membangun sinergitas yang berkelanjutan dalam rangka memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas," jelas Giwo.
Lebih lanjut Giwo menyampaikan dalam Gebyar Hari Disabilitas Internasional dan Hari Ibu 2020 hari ini sekaligus ada pemberian bantuan berupa alat bantu dengar dan peluncuran buku penguatan hak-hak perempuan penyandang disabilitas.
"Acara Gebyar Hari Disabilitas Internasional dan Hari Ibu 2020 dapat terselenggara berkat kerjasama dengan Institut Disabilitas Indonesia. Semoga kedepannya sinergitas seperti ini dapat terus terjalin untuk bersama mewujudkan Indonesia yang ramah disabilitas utamanya perempuan penyandang disabilitas," kata dia. []
Baca juga:
- Menteri PPPA: Jangan Lupakan Sejarah Perjuangan Perempuan
- Menteri PPPA: PHI, Refleksi Perjuangan Perempuan Indonesia
- Puncak PHI, Kementerian PPPA Hadirkan Perempuan Inisiator
