UNTUK INDONESIA
Menteri Nonpartai Lebih Mampu Eksekusi Kebijakan Jokowi
Menteri yang berasal dari kalangan nonpartai atau profesional belum terkontaminasi politik kotor sehingga lebih mampu eksekusi kebijakan Jokowi.
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri yang bergeser jabatan dan para menteri baru Kabinet Kerja, di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). (Foto: Setkab/Rahmat)

Jakarta - Menteri yang berasal dari kalangan nonpartai atau profesional belum terkontaminasi politik kotor sehingga berani mengambil kesimpulan dan lebih mampu mengeksekusi kebijakan yang digariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu berdasarkan penilaian dari pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin.

"Banyak figur-figur tersebut dari kalangan profesional. Kalangan profesional belum banyak terkontaminasi oleh virus permainan politik kotor," kata Ujang di Jakarta, Sabtu 19 Oktober 2019, seperti dilansir dari Antara.

Yes. The right man on the right job. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Karena jika kementerian tidak dipegang atau tidak dipimpin oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.

Menurut Ujang, menteri dari kalangan profesional tidak memiliki beban kepada partai politik sehingga mereka lebih leluasa dalam bekerja menerjemahkan visi Jokowi sebagai Presiden.

"Tentu bisa mengangkat citra Jokowi. Kerena kalangan profesional itu lebih bersih, ahli, dan bekerja untuk membantu presiden dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan," tutur dia.

Ujang juga setuju dengan wacana kabinet meritokrasi. Dengan konsep tersebut, figur yang memiliki prestasi dan keahlian akan diposisikan sesuai dengan kemampuannya.

"Yes. The right man on the right job. Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Karena jika kementerian tidak dipegang atau tidak dipimpin oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya," ujar dia.

Presiden terpilih Jokowi akan dilantik pada Minggu 20 Oktober 2019. Tak lama setelah pelantikan, dia mengaku akan mengumumkan daftar lengkap menteri Kabinet Kerja jilid II.

Sejumlah nama dari luar partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 digadang-gadang akan masuk ke dalam pemerintahan periode 2019-2024. Isu itu menyeruak seiring gencarnya petinggi Demokrat, Gerindra dan PAN melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara Jakarta belakangan ini. 

Berita terkait
Menteri LHK Bandingkan Jokowi, Gus Dur, dan Megawati
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membandingkan Jokowi, Gusdur, dan Megawati ketika memimpin.
Jokowi Minta Maaf Kepada Tiga Menteri
Presiden Jokowi meminta maaf kepada tiga menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara Jakarta.
0
Jokowi Perlu Evaluasi Pemilu 2019 Sebelum Revisi UU
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin melakukan evaluasi terhadap Pemilu 2019, sebelum memberi lampu hijau revisi UU Pemilu yang diusulkan KPU.