Jakarta - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyatakan tak lama lagi akan menurunkan bantuan berupa 200 ribu paket sembako bagi masyarakat Jabodetabek yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu disampaikan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo.
"Bapak Menteri Sosial telah melaporkan kepada bapak Presiden bahwa dalam waktu dekat ini ada sebanyak 200 ribu paket sembako yang akan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek," kata Doni usai menggelar rapat terbatas bersama Presiden Jokowi melalui video conference, Senin, 6 April 2020.
Baca juga: Pemerintah Mau Bagi 200 Ribu Sembako di Jabodetabek
Doni menjelaskan, bantuan kepada warga Jabodetabek ini berbeda dengan bantuan yang diberikan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19. Hingga kini, hal itu masih dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah Provinsi di beberapa daerah.
"Ini di luar dari program sosial safety net. Dengan demikian Gugus Tugas akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi DKI, Jawa Barat, serta Banten," ucap Doni.
200 ribu paket sembako yang akan didistribusikan ke wilayah Jabodetabek.
Baca juga: Jokowi Guyur Bansos ke Warga Jakarta Agar Tak Mudik
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) khusus kepada warga DKI Jakarta yang tidak ingin mudik ke kampung halamannya. Langkah itu untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19 di lokasi tujuan mudik.
"Apa yang akan kami jalankan untuk program tambahan untuk mengurangi arus pemudik dari Jakarta ke daerah, dengan cara memberikan bansos khusus. Kami akan pikirkan mekanisme agar yang dapatkan bansos ini tidak mudik," kata Juliari usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo lewat video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 2 April 2020.
Juliari mengatakan untuk hal itu Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi untuk mengatur besaran dan mekanisme bansos khusus warga DKI ini. Pengorganisasian ini agar tidak ada mekanisme tumpang tindih dan data yang masuk dapat disajikan kembali secara transparan. []
