UNTUK INDONESIA
Menko Luhut ke Toba? Ini Asa Emak-emak di Sigapiton
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan datang ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba.
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Tagar/Jumpa Manullang)

Toba - Beredar kabar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan datang ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumut. Katanya menteri kesayangan Presiden Jokowi itu hadir pada Jumat, 21 Agustus 2020.

"Kami dengar informasi Bapak Luhut akan mengunjungi desa ini, tetapi lewat penyeberangan dengan feri dari Ajibata," kata Mangihut Butarbutar, 78 tahun, warga Desa Sigapiton pada Rabu, 19 Agustus 2020.

Menanggapi kabar itu emak-emak Desa Sigapiton mengutarakan harapan mereka agar delapan poin kesepakatan sebelumnya antara masyarakat bius paropat Desa Sigapiton dengan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) pada 15 September 2019 silam menjadi perhatian serius putra terbaik kawasan Danau Toba itu.

Basaria boru Sinaga, 72 tahun, mengatakan delapan kesepakatan mereka dengan BPODT hingga kini tidak satu pun dipenuhi. Terbukti BPODT menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembongkaran bangunan di tanah luluhurnya.

"Surat i ditaruhon akka humas BODT. Mansai tarsonggot jala lungun do roha nami di namasa tu hamion. (Surat itu diantar staf hubungan masyarakat BPODT. Sangat kaget bercampur sedih sanubari kami atas situasi di kampung leluhur kami ini)," kata Basaria.

Basaria mengutarakan, susah payah mereka mempertahankan tanah ulayat leluhur mereka. Dia berharap suara mereka didengar petinggi negeri ini.

"Amang bupati nami dohot amang Luhut Pandjaitan asi roha muna marnida hami nunga dirampas halak be tano ni oppung nami. Asa mulak nian tano ni oppung Oddol i. (Bapak Bupati kami dan Bapak Luhut Pandjaitan mohon perhatian, tanah leluhur kami sudah dirampas orang. Kami berharap tanah leluhur itu dikembalikan)," kata Basaria.

Harapan serupa diungkapkan dua perempuan renta di Dusun Lumban Sirait. Oppu Kasandra boru Sinaga, 73 tahun, dan Oppu Rindu boru Nadapdap, 70 tahun. 

Dua Warga Sigapiton TobaOppu Kasandra boru Sinaga dan Oppu Rindu boru Nadapdap, dua warga Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumut. (Foto: Tagar/Jumpa Manullang)

Keduanya mengaku pernah diundang Staf Kepresidenan RI di Istana Negara tahun 2018 silam. Di sana keduanya meminta agar mereka diebaskan dari kekecewaan.

Terbukti saat ini masih kasasi, mereka akan bongkar bangunan kami lagi

"Permintaan kami agar Bapak Presiden membatalkan rencana eksekusi tahap ke tiga oleh BPODT. Tolong kami Pak Presiden, Pak Gubernur juga Pak Bupati. Tanah ini sudah kami kelola dari delapan keturunan leluhur kami di Sigapiton. Sebelum negara ini merdeka tanah ini sudah dikelola leluhur kami," ungkap Oppu Kasandra diamini Oppu Rindu.

Perhatian Martin Manurung

Diwawancarai terpisah, Leonard Butarbutar, 42 tahun, meminta anggota DPR RI Martin Manurung selaku kerabat semarga dari Butarbutar memberikan perhatian atas nasib mereka yang sedang melakukan upaya hukum kasasi.

"Kami minta perhatian semarga kami abang Martin Manurung di DPR RI. Agar sudi memberi perhatian atas masalah ini," kata Leonard.

Kesepakatan BPODT dan Warga Sigapiton

Untuk diketahui sesuai penuturan warga Desa Sigapiton bahwa saat rapat kesepakatan kala itu turut disaksikan Bupati Toba Darwin Siagian.

Desa SigapitonDesa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumut. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)

Kata warga kesepakatan pertama, masyarakat adat Desa Sigapiton saat itu menyetujui pembangunan jalan sepanjang 1.900 meter, dan lebar 18 meter di lahan adat sebagai objek pembukaan jalan.

Tahap pertama dari 2.791 hektare akan dipakai untuk pembangunan fasilitas pengembangan wisata Danau Toba.

Kesepakatan ke dua, yakni tuntutan pengembalian tanah adat yang dikuasai BPODT ditempuh melalui jalur hukum. 

Ke tiga, BPODT menyatakan dalam pembangunan di lahan di zona otoritas BPODT tak akan merusak lingkungan, sosial maupun budaya di Desa Sigapiton.

Ke empat, BPODT menjamin tak merusak dan akan menjaga kelestarian sumber mata air di Desa Sigapiton. 

Kemudin kesepakatan ke lima, pembangunan BPODT tak akan menggusur masyarakat Desa Sigapiton yang tinggal di pinggir kawasan Danau Toba.

Ke enam, BPODT menyepakati melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar dalam pembangunan di zona otorita BPODT.

Ke tujuh, BPODT akan menyambungkan aliran listrik ke 28 rumah yang sudah berdiri di area otorita dengan catatan, kalau gugatan perdata masyarakat ke PTUN kalah, maka listrik akan dicabut.

Ke delapan, soal makam atau situs bersejarah masyarakat adat Desa Sigapiton di area pembangunan tahap pertama seluas 279 hektare, BPODT tak bakal mengganggu dan akan melestarikan.

"Terbukti saat ini masih kasasi, mereka akan bongkar bangunan kami lagi. Dan penyambungan aliran listrik ke rumah warga kata pihak PLN dilarang BPODT, inilah kekecewaan kami," ungkap warga lain bermarga Butarbutar. []

PEN

Berita terkait
Dua Anak di Toba Dianiaya Pria Mengaku Polisi
Anak di bawah umur dikabarkan diculik lalu dianiaya seorang personel polisi di Simpang Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba.
Sekolah Tatap Muka untuk Pelajar SMP di Toba Dibuka
Sebanyak 51 SMP negeri dan swasta di Kabupaten Toba, Sumut, mulai belajar ke sekolah sejak Selasa, 18 Agustus 2020.
Lahan Petani Toba Dirusak BPODT, Janda Teriak Jokowi
Seorang janda warga Kabupaten Toba, Sumatera Utara, berteriak minta tolong Presiden Joko Widodo akibat lahan yang diratakan alat berat milik BPODT.
0
Pemancing di Pekalongan Ditemukan Meninggal di Sungai Welo
Seorang pemancing di Pekalongan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Sungai Welo. Korban hilang selama dua hari.