Jakarta - Sejumlah warga dari Tano Batak, Sumatera Utara, yang tergabung dalam Tim 11 menempuh aksi jalan kaki dari kawasan Danau Toba menuju Jakarta untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup aktivitas PT Toba Pulp Lestari.
Mereka, yang disebut TIM 11 beranggotakan Togu Simorangkir, Anita Martha Hutagalung, Irwandi Sirait, Christian Gultom, Erwin Hutabarat, Ferry Sihombing, Agustina Pandiangan, Lambok Siregar, Yman Munthe, Jevri Manik, dan Bumi Simorangkir, anak Togu yang berumur 8 tahun.
Dari Makam Sisingamangaraja XII di Toba Samosir, TIM 11 menempuh perjalanan sejauh lebih 1.700 kilometer ke Ibu Kota sejak tanggal 14 Juni dan tiba di Jakarta pada Selasa, 27 Juli 2021 atau setara 44 hari jalan kaki.
"Misi aksi ini untuk penyadaran dan kampanye kepada publik, bahwa Danau Toba, Tano Batak tidak dalam keadaan baik-baik saja," ujar Togu Simorangkir, salah satu dari TIM 11, dalam konferensi pers, Jumat, 30 Juli 2021.
TIM 11 berpendapat, bahwa keberadaan PT Toba Pulp Lestari selama lebih dari tiga dekade dinilai telah merusak lingkungan juga merugikan kehidupan masyarakat Adat setempat.
“Aku dan Christian hanya seorang petani. Sedangkan anggota TIM 11 lainnya ada yang berlatar belakang penjahit dan disabilitas, guru honorer, panalik jagal di lapo, relawan medis, sopir, parbengkel, dan seorang opung,” ujar Togu.
“Aksi Jalan Kaki (Ajak) Tutup PT TPL ini merupakan akumulasi atas berbagai peristiwa yang dialami masyarakat Adat Batak setelah keberadaan PT Toba Pulp Lestari yang puncak peristiwanya pada 18 Mei 2021 lalu,” ujarnya.
Masyarakat Adat Natumingka, Kabupaten Toba, kata Togu, telah mengalami kekerasan karena mempertahankan tanah mereka yang hendak ditanami oleh pekerja PT TPL. Mereka, kata dia, diserang oleh ratusan orang yang membawa kayu dan batu.
Kami tinggal menunggu waktu bapak presiden yang sangat rendah hati, mau berdialog langsung dengam rakyatnya.
"Aksi ini bentuk kegeraman dan kemuakan terhadap TPL yang selalu semena-mena terhadap masyarakat Adat," ujar Togu.
Dari informasi yang diterima oleh TIM 11, Pihaknya menunggu waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)m Abdon Nababan, mengatakan bahwa surat permintaan audiensi telah dikirim ke Presiden Jokowi dan telah tercatat dalam sistem elektronik di Kementerian Sekretariat Negara.
"Kami tinggal menunggu waktu bapak presiden yang sangat rendah hati, mau berdialog langsung dengam rakyatnya," ujar Abdon.
Dalam keterangannya pada Mei lalu, Direktur PT TPL Jandres Silalahi mengaku menyesal akan kejadian bentrok bersama masyarakat.
Aksi yang berujung bentrok itu, kata Jandres, terjadi di tengah dialog antara perusahaan, masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan stakeholder lainnya.
Lanjutnya, Jandres akan mendesak untuk berdialog dan mencari solusi damai untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.
“Lokasi penanaman merupakan konsesi yang memiliki izin dari negara dan telah memasuki masa rotasi penanaman keenam, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/92 tanggal 01 Juni 1992 Jo SK.307/MenLHK/Setjen/HPL.P/7/2020 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri,” tutup Jandres. []
Baca Juga: Bara JP Desak Presiden Jokowi Tutup Toba Pulp Lestari
(Christina Butarbutar)
