Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyebut kalau pemerintah terus mengintegrasikan pembiayaan UMKM di Indonesia supaya mendukung pemberdayaan UMKM dan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta pemerintah juga memberikan berupa kartu pra kerja untuk pelaku UMKM.
Hal ini disampaikan Airlangga Hartarto dalam acara Webinar Diskusi Bedah Buku “Pembiayaan UMKM” yang dilaksanakan pada Rabu, 24 November 2021.
“Pemerintah terus mengintegrasikan sistem pembiayaan umkm agar mendukung pemberdayaan UMKM juga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga memberikan banpres produkif berupa kartu pra kerja yang gunanya adalah pemberdayaan umkm dan juga melakukan berbagai program termasuk program CSR atau juga program kemitraan dan bina lingkungan terutama untuk membantu UMKM,” ucap Airlangga Hartarto dalam Webinar Diskusi Bedah Buku, Rabu, 24 November 2021.
Pemerintah melihat bahwa selama ini sebesar 18 persen dirasakan terlalu flat dalam lima tahun dan bapak presiden mencanangkan bahwa porsi usaha menengah kecil dan mikro bisa ditingkatkan sebesar 30 persen.
Pada peluncuran buku tersebut, Airlangga mengatakan kalau buku ini telah diluncurkna pada 11 November lalu dan menilai kalau buku ini menjadi referensi bagi para mahasiswa dan civitas akademika di universitas sebagai rujukan kebijakan di sektor pembiayaan UMKM.
- Baca Juga: Optimis, Airlangga Proyeksikan Ekonomi Kuartal IV Bisa 6 %
- Baca Juga: Menko Perekonomian Ajak Calon Investor Berinvestasi di KEK
“Buku ini telah diluncurkan 11 November yang lalu dan buku ini menjadi referensi bagi para mahasiswa dan para civitas akademika di universitas sebagai bahan rujukan terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah di sektor pembiayaan UMKM,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah melihat sejumlah fasilitas UMKM harus perlu di dorong untuk membantu UMKM dan juga Presiden mencanangkan bahwa porsi usaha menengah kecil dan mikro bisa ditingkatkan sebesar 30 persen. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM dengan cara memberikan penyaluran kredit.
“Pemerintah juga melihat bahwa sejumlah fasilitas pembiayaan UMKM untuk perlu di dorong dan beberapa kegiatan tersebut antara lain penyaluran kredit. Pemerintah melihat bahwa selama ini sebesar 18 persen dirasakan terlalu flat dalam lima tahun dan bapak presiden mencanangkan bahwa porsi usaha menengah kecil dan mikro bisa ditingkatkan sebesar 30 persen. Di tahun 2024 peraturan Bank Indonesia dengan penetapan umkm minimal 30 persen juga terus disiapkan melalui bank Indonesia,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah juga terus mendorong pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat yang bunganya sebelum pandemi 6 persen dan pada saat pandemi diturunkan menjadi 0 persen dan ditahun ini sebesar 3 persen lagi dengan suku bunga yang hanya 3 persen. Supaya dapat mampu menyebar fungsi untuk menjadi penyangga untuk UMKM tetap berkegiatan.
Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan nilai tambah dengan penguatan kewirausahaan dan tentunya mendorong umkm mempunyai ekosistem yang lebih baik.
Airlangga juga menyampaikan saat ini pemerintah juga mempunyai program terkait dengan pemulihan ekonomi melalui program PEN. Program ini khusus untuk pelaku UMKM. Selain itu, ada pula UMKM kredit modal kerja dan perspektif usaha mikro bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung, serta insentif pajak final yang ditanggung pemerintah.
- Baca Juga: Akselerasi Digitalisasi UMKM, Kadis Kominfo Provinsi Bali Apresiasi IDC 2021
- Baca Juga: MenKop UKM: Sirkuit Mandalika Diyakini Bangkitkan UMKM
Lebih lanjut, Ia juga mengatakan kalau pengendalian pandemi pada varian Delta di kuartal ketiga menumbuhkan angka yang positif diangka 3 persen dan tentunya UMKM juga tumbuh karena keberhasilan dalam pengendalian pandemi.
“Keberhasilan pengendalian pandemi dan memitigasi lonjakan varian Delta di Kuartal ketiga pertumbuhan bisa dipertahankan di postif 3 setengah persen dan tentunya UMKM juga tumbuh sebesar 5, 16 persen secara year on year dan kontribusi yang tinggi. “ujarnya.
(Alwin Widiyantoro)