Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program bantuan sosial (bansos) pemerintah di tengah pandemi virus corona berhasil menyelamatkan 3,4 juta orang dari jurang kemiskinan. Hal ini diungkapkan wanita yang akrab disapa Ani ini di tengah temuan korupsi bansos oleh Mensos Juliari P Batubara oleh KPK.
Dari berbagai survei yang sudah kami dapatkan bahwa belanja PEN di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk.
Menurut Menkeu, klaim bansos menyelamatkan masyarakat dari jurang kemiskinan berasal dari survei yang dilakukan sejumlah lembaga dalam negeri terhadap efektivitas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah.
"Dari berbagai survei yang sudah kami dapatkan bahwa belanja PEN di bidang bansos telah menyelamatkan 3,4 juta penduduk yang terhindar dari jurang kemiskinan baru dari dampak covid," ungkapnya, Senin 14 Desember 2020.
Sri Mulyani menjelaskan, penyelamatan ini berhasil dilakukan lantaran bansos melindungi daya beli masyarakat di tengah pandemi. Khususnya, 40 persen masyarakat dengan ekonomi terendah. Program bansos yang diberikan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan upah bagi pekerja, bantuan sembako, BLT Dana Desa, bantuan tunai, hingga Kartu Prakerja.
"Ini menjangkau jutaan bahkan dalam hal ini lebih dari 50 juta kelompok penerima yang dalam hal ini sangat rentan dan menjadi fokus dari program-program tersebut," sebutnya.
- Baca juga : Sri Mulyani: 30% Masyarakat Harus Nyogok Demi Layanan Publik
- Baca juga : Sri Mulyani: Vaksin Tidak Bisa Langsung Kendalikan Covid-19
Meskin demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengakui pemerintah masih punya pekerjaan rumah agar dapat menjaga Bansos tepat sasaran, efektivitas, dan kecepatan pemberian bansos kepada masyarakat. Serta PR dalam mengawal sumber dana dan penggunaan dana di lapangan agar bersih dari korupsi.
"Kita akan terus memperbaiki pendanaan sehingga inclusion dan exclusion error bisa diminimalkan dan tentu kita berharap pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara bersih dari korupsi dan moral hazard," tegas Menkeu.[]
