Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, 30 persen masyarakat Indonesia harus memberikan uang sogokan untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
Hal ini dikatakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dalam memperingati hari Anti Korupsi Sedunia yang diunggah melalui kanal YouTube Kemenkeu RI berjudul ‘Jaga Integritas Diri, Pulihkan Kala Pandemi’.
Dalam survei tersebut mengatakan bahwa Indonesia, 30 persen pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan.
Masyarakat Indonesia harus menyogok untuk mendapatkan pelayanan publik diketahui berdasarkan survei transparansi internasional yang dilakukan Global Corruption Barometer. Sri Mulyani menjelaskan, survei terbaru itu dilakukan sejak tahun 2019 sampai Maret 2020.
"Survei transparansi internasional yang mengukur global corruption barometer di Indonesia, menggambarkan ini survei terbaru 2019 sampai Maret 2020,” tutur Sri Mulyani belum lama ini.
“Dalam survei tersebut mengatakan bahwa Indonesia, 30 persen pengguna layanan publik masih harus membayar sogokan,” tambahnya.
Meski angkanya masih lebih baik dari India yang sebesar 39 persen atau Kamboja 37 persen, Indonesia tidak boleh merasa senang sama sekali dan seharusnya tetap mawas diri.
- Baca juga : Sri Mulyani: Vaksin Tidak Bisa Langsung Kendalikan Covid-19
- Baca juga : Sri Mulyani Tegaskan Tidak Ada Toleransi Terhadap Korupsi
Mengenai hal ini, Menkeu mengaku bahwa dirinya banyak menerima keluhan masyarakat di media sosial terkait pelayanan publik, terutama di level Pemda.
"Ini tidak hanya di pusat, sering di daerah. Dalam feedback di media sosial, banyak yang tidak bisa bedakan ini pelayanan daerah atau pusat. Buat mereka pemerintah itu satu. Dan kita lihat dinas daerah dapatkan feedback masih tidak baik pelayanan kepada masyarakat. Ini tertangkap dalam survei transparansi internasional," tegas Sri Mulyani.[]
