Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) fokus mencapai komitmen pembangunan jangka menengah panjang yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Fokus dari APBN tentu tidak hanya yang bersifat jangka sangat pendek. Indonesia memiliki komitmen pembangunan jangka menengah panjang seperti yang selama ini sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujar Menkeu dalam keterangannya, Rabu, 24 november 2021.
Menurut Menkeu program SDGs sejalan dengan harapan dan cita-cita Indonesia pada tahun 2045 untuk menjadi sebuah negara yang masuk dalam lima ekonomi terbesar di dunia dengan pondasi sumber daya manusia, institusi, dan infrastrukturnya yang makin baik.
Itu adalah menggunakan instrumen pembiayaan yang di-earmark atau diasosiasikan dengan tujuan, baik itu climate change SDG, maupun di dalam rangka untuk menarik dana nasional swasta maupun internasional.
“Untuk mencapai cita-cita itu, kita tidak hanya melakukan secara random, harus ada upaya sistematis. Dan cita-cita Indonesia ini sangat sejalan dengan Sustainable Development Goals yang mencakup indikator-indikator pembangunan yang memang tujuannya untuk membangun kualitas sumber daya manusia, kualitas institusi yang makin baik, akuntabilitas yang baik, dan juga di dalam rangka untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan atau pemerataan atau inklusivitas,” kata Menkeu.
- Baca Juga: Alokasikan Anggaran Rp 2.714,2 Triliun Belanja Pemerintah Tahun 2022
- Baca Juga: UU HPP Bekal Pemerintah Atasi Disrupsi Covid-19
Untuk menggapai tujuan Indonesia sebagai negara yang semakin maju, peranan pendanaan menjadi sangat penting, baik yang berasal dari APBN, kombinasi antara APBN dan public private partnership, maupun peranan dari filantropis dan masyarakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pemerintah juga melakukan berbagai inovasi di dalam mengembangkan instrumen-instrumen untuk mendanai program-program SDGs, seperti menerbitkan instrumen Green Sukuk atau SDG Bonds.
“Itu adalah menggunakan instrumen pembiayaan yang di-earmark atau diasosiasikan dengan tujuan, baik itu climate change, SDG, maupun di dalam rangka untuk menarik dana nasional, swasta, maupun internasional untuk bisa berkolaborasi mencapai tujuan,” ujar Menkeu.
- Baca Juga: Indonesia Presidensi G20 2022, Menkeu: PDB Potensi Naik
- Baca Juga: Pemerintah Bisa Minta Negara Lain Untuk Tagih Pajak WP Indonesia
Di sisi lain, pemerintah juga membentuk platform SDG Indonesia One untuk membantu membiayai perubahan iklim. SDG Indonesia One merupakan platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengkombinasikan dana publik, dana swasta, dana yang berasal dari multilateral, dan juga dana dari filantropis melalui skema blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian SDGs di Indonesia.
“Kalau bersama-sama, dampak untuk pencapaian target SDGs output, outcome, result menjadi lebih powerfull dan jauh lebih efektif,” kata Menkeu. []
