Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan pemerintah tetap akan melakukan moratorium pemekaran wilayah di Indonesia. Landasan itu dijalankan disebabkan anggaran yang masih terbatas.
"Pemekaran wilayah itu cukup banyak ada 183 yang meminta pemekaran wilayah. Anggaran kita kan terbatas maka dilakukan moratorium, namun kemarin waktu kunjungan ke papua kita melihat aspirasi masyarakat di situ," kata Tito usai rapat terbatas di depan Kantor Presiden Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Tito mengungkapkan pemerintah akan mempercepat pembangunan sekaligus tetap menjaga situasi di Papua kondusif. Ketika menemani Jokowi kunjungan ke Papua, Tito mengaku menyerap aspirasi warga di sana terkait kondisi terkini.
"Yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, Papua Tengah, ada Papua Pegunungan tengah," ucap dia.
Baca juga: Idham Azis, Calon Kapolri Sempat Buru Tommy Soeharto
Saat ditanya perihal biaya yang dialokasikan untuk pemekaran wilayah, Tito mengatakan belum merinci hal tersebut. "Saya enggak tahu detailnya. Tapi saya kira lumayan besar," kata dia.
Wacana pemekaran Papua berawal dari pernyataan Jokowi ketika berkunjung ke Bumi Cendrawasih. Jokowi mengatakan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tengah dalam moratorium. Ada 183 wilayah yang ingin memekarkan diri. Namun khusus untuk di wilayah Pegunungan Tengah, Papua, Jokowi memberikan pengecualian.
"Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat menemui perwakilan tokoh masyarakat Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin, 28 Oktober 2019.