Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait transparansi anggaran.
"Kita belum melihat data rinci atau data komponen dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020," ujar Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Senin, 28 Oktober 2019, seperti diberitakan Antara.
Ernest mengatakan pihaknya pernah bersurat secara formal kepada Pemprov DKI pada awal Agustus lalu untuk meminta rincian anggaran tersebut. Namun sampai hari ini tidak disediakan juga oleh pihak Anies.
PSI menyesalkan sikap ketidaktransparanan pemerintah dalam membuka anggaran karena tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan lagi.
Ini semua menunjukkan bahwa sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan.
Padahal, idealnya pembahasan anggaran membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan. Anehnya anggaran diketahui dari media massa.
"Ini semua menunjukkan bahwa sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan," ujar Jubir PSI itu.
Ernest mengungkapkan pihaknya juga melihat adanya keanehan anggaran yang sedang dibahas saat ini. Keanehan tersebut terlihat dari pernyataan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang menyatakan Anies tidak tahu secara detail dan memantau isi anggaran.
Keanehan lainnya, kata dia, dari laporan media massa adanya revisi di plafon anggaran yang akan dibahas, ternyata ada nilai anggaran yang turun sebesar Rp 7 triliun.
"Ditambah lagi ada hal yang menurut kami cukup mengagetkan di saat kita tahu ada anggaran Rp1 miliar untuk satu orang 'influencer,' untuk promosi program-program DKI Jakarta," tutur Ernest. []
Baca juga:
