Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan program penanggulangan terorisme dan radikalisme langsung berada di bawah pimpinan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Masalah terorisme lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman, dan Pak Wapres kita adalah ulama besar.
Menurutnya, upaya penanggulangan terorisme memerlukan rancangan besar untuk menyusun strategi pencegahan dan penindakan, yang tidak memungkinkan bila dilakukan di bawah koordinasi satu kementerian saja.
"Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko Polhukam tetap (terlibat), tapi karena ini kegiatan lintas kementerian, jadi tidak cukup di bawah Menko. Maka, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres (Ma'ruf Amin)," kata Tito di Istana Wakil Presiden Jakarta, seperti diberitakan Antara, Jumat, 15 November 2019.
Tito menilai latar belakang Wapres Ma'ruf Amin sebagai tokoh agama merupakan sosok tepat dalam memimpin program penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia.
"Pak Wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Masalah terorisme lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman, dan Pak Wapres kita adalah ulama besar," ujar mantan Kapolri itu.
Wakil Presiden Ma\'ruf Amin. (Foto: Instagram/@khmarufamin)Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapisan terkecil kelompok masyarakat seperti di RT dan RW.
Menurutnya, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting, karena mereka yang paling dekat dan mengenal warganya masing-masing.
"RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak," ujar Ma'ruf.
Selain Mendagri Tito Karnavian, dalam rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme-radikalisme yang dipimpin Wapres Ma'ruf Amin, turut dihadiri juga Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto serta Kepala BNPT Suhardi Alius. []
