Jakarta - Pengamat asuransi Hotbonar Sinaga berharap pemerintah segera menemukan solusi atas kasus yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya. Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan kasus Jiwasraya gigantik sehingga memiliki risiko berdampak sistemik.
Jika penyelesaian masalah perusahaan plat merah terlalu berlarut, ia khawatir tak hanya nasabah yang dirugikan tetapi juga iklim investasi di Tanah Air.
"Ini bisa membawa pengaruh buruk bagi industri asuransi," ucap Hotbonar Sinaga kepada Tagar, Kamis, 9 Januari 2019.
Mantan Direktur Utama Jamsostek ini juga menilai langkah penyelamatan Jiwasraya harus segera mendapat pembenahan memadai, agar tidak menimbulkan efek domino.
"Harus segera ditangani dengan baik dan tuntas, jika tidak akan merembet ke lembaga jasa keuangan lainnya," ujarnya.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (tengah), Jaksa Agung ST Burhanuddin (kanan), Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono (kedua kiri), Anggota BPK Hendra Siswanto (kanan), Anggota BPK Daniel Lumban Tobing (kiri),melakukan koordinasi terkait pemeriksaan kasus Jiwasraya di Kantor Pusat BPK, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)
Lantas seberapa besar dampak sistemik kasus Jiwasraya terhadap kondisi industri jasa keuangan di Indonesia?
Berdasarkan data yang dilansir oleh Kejaksaan Agung, kasus Jiwasraya diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.
Apabila merujuk pada Statistik Perasuransian 2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka memiliki rasio sebesar 3,3 persen dari total premi bruto industri asuransi yang tercatat sekitar Rp 407 triliun.
Lalu dari sisi kapitalisasi, pada periode yang sama investasi perusahaan asuransi jiwa mencapai Rp 482 triliun. Jika ditarik pada kasus Jiwasraya, maka menyumbang sekitar 2,8 persen dari total investasi.
Baca juga: Begini Cara Jiwasraya Mengakali Laporan Keuangan
Lebih lanjut, kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun sama dengan 2,5 persen dari total aset perusahaan asuransi jiwa seluruh Indonesia yang senilai Rpb546 triliun.
Sementara itu, apabila dibagi secara proporsional dengan jumlah perusahaan asuransi jiwa yang tercatat sebanyak 51 entitas, aset reratanya hanya menyentuh angka Rp 10,7 triliun.
Ketika membandingkan kerugian negara atas Jiwasraya yang mencapai Rp 13,7 triliun, artinya lebih besar dari pada keseluruhan harta sebuah perusahaan asuransi jiwa pada 2017.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan BPK harus berhati-hati saat mengambil kebijakan pada kasus PT Asuransi Jiwasraya.
Pasalnya, kasus Jiwasraya merupakan berskala besar yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak sistemik terhadap industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya pada sektor asuransi.
“Dampak sistemik itu jangan diukur hanya berdasarkan nilai aset [Jiwasraya] saja, tapi lihat nilai bukunya," kata Agung di Kantor Pusat BPK, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2020.
Untuk itu, dia terus berkoordinasi dengan jajaran terkait agar persoalan keuangan Jiwasraya tidak menjalar pada industri jasa keuangan lainnya. Guna mempertahankan kepercayaan investor dalam melakukan transaksi ekonomi, khususnya pada sektor keuangan.
"Kami khawatir kepercayaan publik akan hilang dan ada risiko yang terlibat didalamnya," ucapnya. []
