Pematangsiantar - Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 bersikukuh menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 atau mundur dari rencana awal pada 23 September 2020, menyusul pandemi Covid-19. Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak.

Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Sumatera Utara Nazir Salim Manik menyebut pilkada serentak yang ditetapkan KPU RI mempunyai tantangan baru di masa pandemi virus corona.

Selain melakukan tahapan pemilu dengan segala regulasi, KPU di daerah juga harus melakukan edukasi sekaligus sosialisasi menjalankan protokol kesehatan yang membatasi pertemuan banyak orang.

"Pada saat ini memang sangat anomali, karena KPU seluruh daerah harus melakukan tahapan pemilihan, sosialisasi segala regulasi kepada masyarakat sekaligus mensosialisasikan protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19. Karena peraturan secara umum tidak ada perubahan, namun secara teknis pasti akan berbeda saat covid ini," kata Nazir pada Rabu, 1 Juni 2020.

Pilkada Zona Merah

Kata Nazir perhelatan pilkada khususnya di daerah zona merah penyebaran Covid-19 seperti Kota Pematangsiantar akan menjadi tantangan bagi penyelenggara, sebab selain menjalankan tahapan pemilihan, juga harus memastikan pilkada tidak menjadi penyebab penambahan klaster penyebaran Covid-19.

Nazir Salim Manik (tengah). (Foto: Facebook Nazir Salim Manik)

Karena itulah kata Nazir, KPU harus melakukan beberapa metode penyesuaian proses sosialisasi secara konvensional maupun menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

"Selain itu perlu juga peran tokoh, bawaslu dan pihak terkait termasuk bakal calon. Apalagi Siantar masuk zona merah tentu ke depannya cara kampanye juga berubah tidak lagi mengandalkan kerumunan massa. Jika keadaan normal saja kita kesulitan apalagi ketika masa pendemi ini," katanya.

Tak tahu siapa calonnya dan kapan pemilihan wali kotanya

Komisioner KPU Kota Pematangsiantar Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Nurbaiyah Siregar tak menampik adanya tantangan pelaksanaan sosialisasi pilkada saat pandemi corona.

Nurbaiyah mengatakan saat ini KPU masih melakukan sosialisasi secara terbatas kepada masyarakat.

"Kami akan melakukan sosialisasi dengan masyarakat, membatasi jumlahnya agar mematuhi protokol kesehatan. Dan rencana kami melakukan sosialisasi nantinya melalui media zoom atau virtual serta akan melakukan keliling oleh penyelenggara ad hoc," kata Nurbaiyah.

Di masa pandemi ungkap Nurbaiyah, KPU menggunakan berbagai cara untuk melakukan sosialisasi yang melibatkan forkopimda, partai politik dan organisasi masyarakat.

Komisioner KPU Kota Pematangsiantar Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Nurbaiyah Siregar (Kanan). (Foto: Facebook Adv N Siregar)

"Sudah pasti sosialisasi yang menghadirkan massa besar tidak akan kami lakukan. Sosialisasi masih kepada forkopimda, partai serta melalui media sosial KPU dan penyelenggara ad hoc. Ada beberapa rencana ke depannya termasuk yang saya sampaikan tadi," tuturnya.

Partisipasi Menurun

Nazir mengkhawatirkan ketika proses sosialisasi KPU, Bawaslu dan kandidat calon tidak menyentuh akar rumput masyarakat, akan menurunkan partisipasi pemilih.

"Kurang sosialisasi partisipasi pemilih turun. Namun ketika kampanye dan sosialisasi dilakukan tanpa protokol kesehatan khawatir dapat membuat penyebaran Covid-19 meluas," tutur mantan komisioner KPU Sumut tersebut.

Berdasarkan wawancara Tagar terhadap beberapa warga Kota Pematangsiantar, tak sedikit yang belum mengetahui pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.

Seperti yang dikatakan Lusiana, warga Jalan Sriwijaya. Dia tidak mengetahui jadwal pilkada serentak. Lusiana juga belum mengenal nama bakal calon kepala daerah yang akan bertarung lima bulan mendatang.

Hal senada disampaikan Ibrahim Nababan, seorang pedagang sarapan pagi. Bagi Ibrahim saat ini dirinya tidak terlalu tertarik membicarakan pilkada pada masa pandemi Covid-19 yang menggerus ekonominya.

"Tak tahu siapa calonnya dan kapan pemilihan wali kotanya. Paling tahu kemarin pilkada ditunda karena corona ini. Kalau ekonomi lagi sulit gini tak tertariklah dengan pilkada ini karena para calon juga ngak tahu," kata Ibrahim.[]