Banda Aceh - Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh meragukan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru akan mendapatkan kepercayaan publik. Apalagi, melihat mereka ada yang pernah terlibat pelanggaran etika.
Inilah yang menjadi salah satu penyebab kepercayaan publik saat ini berkurang terhadap kelima pimpinan KPK terpilih sekarang, dibandingkan dengan yang terdahulu.
"Bagi kami, terpilih pihak-pihak yang diduga sebelumnya melanggar etika, akan membuat gerakan anti korupsi mulai menurun kelak, penyebabnya karena kepercayaan publik kepada komisioner terpilih tidak seperti komisioner sebelumnya," kata Koordinator GeRAK Aceh Askhalani di Banda Aceh, Sabtu, 14 September 2019.
Askhalani menilai para pimpinan KPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), nantinya akan mempersulit kerja KPK melakukan penindakan terhadap kasus korupsi.
Lalu yang ditakutkan oleh publik karena yang menjadi ketua adalah mantan polisi, maka dikhawatirkan penegakan hukum ke depan sangat mudah dirasuki konflik of interes.
Dalam sejarah pemilihan pimpinan KPK didukung sepenuhnya oleh anggota Komisi III DPR, dia memandang lembaga ini ke depan akan mengalami perubahan yang tidak sesuai dari harapan rakyat. Sehingga, melihat tersebut tidak menutup kemungkinan KPK sekarang ini tidak lebih baik dari sebelumnya.
"Kerja-kerja KPK menjadi salah satu rekomendasi yang dipakai oleh publik dalam mendorong gerakan anti korupsi. Jika lembaga KPK berubah bentuk, maka patron anti korupsi di Indonesia ikut mengalami kemunduran," ujarnya.
Askhalani berharap dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan KPK, mereka harus terhindar dalam segala unsur benturan kepentingan dengan berbagai pihak. Apabila itu terjadi, maka hal yang ditakutkan publik adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.
"Lalu yang ditakutkan oleh publik karena yang menjadi ketua adalah mantan polisi, maka dikhawatirkan penegakan hukum ke depan sangat mudah dirasuki konflik of interes," tuturnya.
Mengingat para pimpinan KPK sudah terpilih dan ditetapkan oleh DPR RI, dia mengajak masyarakat untuk mengawasi kinerja mereka dalam menangani kasus korupsi.
"Alternatifnya, selain menerima hasil yang ada, pilihan terakhir publik adalah mengontrol kerja-kerja komisioner baru," katanya.[]
Baca juga:
