Jakarta – Pemerintah terutama Satgas Covid-19 dinilai tebang pilih dalam menerapkan aturan atau protokol kesehatan. Menyusul adanya kiriman 20.000 masker untuk pesta pernikahan putri Rizieq Shihab yang digelar di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Terkesan bahwa pemerintah dalam situasi gamang sehingga tidak tegas. Bahkan malah melegalkan kerumunan massa dengan membagi-bagi masker dan handsanitizer di acara tersebut,” ujar Analis Intelijen dan Terorisme, Stanislaus Riyanta diwawancara Tagar, Sabtu, 14 November 2020 malam.
Stanis menyayangkan sikap pemerintah tidak tegas bahkan berpihak pada kelompok yang berpotensi melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
“Jika sikap pemerintah seperti ini maka jangan disalahkan apabila masyarakat tidak patuh bahkan tidak peduli lagi dengan peraturan yang dibuat,” katanya melalui pesan WhatsApp.
Kalau masyarakat umum yang ketahuan justru didenda ratusan ribu.
Pendiri Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (Polkasi) itu menjelaskan, sikap pemerintah seharusnya sama seperti ketika memperlakukan Wakil Ketua DPRD Tegal yang melanggar protokol Covid-19. Bahkan, bebernya, Kapolsek di Tegal Selatan juga diberi sanksi dengan dicopot gara-gara ada dandutan saat pandemi Covid-19.
“Di Jakarta malah dikunjungi dan disumbang masker beserta handsanitizer,” ungkapnya.
Sebelumnya: Kirim Masker ke Rizieq Shihab, Alibi Doni Monardo Berantakan
Ditanyakan akankah alasan Satgas menyumbang masker sebagai upaya pencegahan Covid-19 bakal bisa diterima publik, Stanis menepis hal itu.
“Permasalahan bukan pada alasan (pemberian masker), tetapi perlakuan yang berbeda-beda. Apapun aturannya, yang penting jangan tebang pilih. Apalagi malah memfasilitasi pelanggar protokol kesehatan,” ujar jebolan Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen di Universitas Indonesia (UI) itu.
Stanis berpendapat keberanian pemerintah dalam mengedepankan penindakan sebagai wujud keadilan sosial patut diuji dan dikritisi.
“Ini yang harus dikritisi, mengapa pemerintah tidak berani melakukan penindakan, malah nyumbang masker. Padahal, kalau masyarakat umum yang ketahuan justru didenda ratusan ribu, disuruh nyapu jalan, dihukum push up, disuruh nyanyi Garuda Pancasila,” tutup Stanis.
Lihat juga: Ade Armando: Kalau Rizieq Shihab Miskin, Minta ke Anies
Diberitakan Tagar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo membeberkan alasannya mengirimkan bantuan masker dan hand sanitizer ke pesta pernikahan putri Rizieq Shihab ditujukan bagi warga di sekitaran lokasi hajatan.
“Bukan spesial untuk HRS (Habib Rizieq Shihab), untuk masyarakat di sekitar Petamburan, sebagaimana selama ini Satgas membagi masker ke semua daerah," kata Doni kepada Tagar, Sabtu, 14 November 2020.
Doni juga mengklaim Satgas Covid-19 sudah memberitahukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menjalankan peraturan daerah (Perda) mengenai protokol kesehatan terkait kerumunan massa di acara pernikahan putri Rizieq Shihab dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Front Pembela Islam (FPI) di lokasi sama.
"Kami sudah hubungi Wagub [Wakil Gubernur DKI Riza Patria] dan tadi siang Gubernur Anies untuk betul-betul bisa menerapkan Perda sebagaimana yang telah tertuang aturan yang dibuat pemerintah DKI," kata Doni.[]
