UNTUK INDONESIA
Maruarar: Jokowi Butuh Dukungan Masyarakat dan Pemuda
Politisi PDIP, Maruarar Sirait mengaku merindukan masukan dari para pemuda yang kritis dan solutif di tengah masa pandemi Covid-19.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait. (Foto: Instagram/@maruararsirait)

Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait mengaku merindukan masukan dari para pemuda yang kritis dan solutif di tengah masa pandemi Covid-19.

Dia menilai, kekuatan sosial masyarakat masih sangat kuat dan mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan, meskipun koalisi pemerintah hari ini sudah menguasai parlemen. Hal itu diungkapkan dalam webinar beberapa waktu lalu yang diadakan Institute for Action Against Corruption (IAAC).

Presiden Jokowi saat ini butuh dukungan masyarakat. Dibutuhkan orang-orang luar biasa di lingkaran Jokowi sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan luar biasa di tengah kondisi luar biasa ini

“Saya merindukan masukan-masukan dari para pemuda. Pemuda harus mampu berperan aktif dan menjadi problem solver agar bangsa ini mampu keluar dari krisis. Presiden Jokowi saat ini butuh dukungan masyarakat. Dibutuhkan orang-orang luar biasa di lingkaran Jokowi sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang adil dan luar biasa di tengah kondisi luar biasa ini," ujar Maruarar, dikutip Tagar, Minggu, 26 Juli 2020.

Kemudian, dia meminta pemulihan sektor keuangan seperti tax amnesty kembali diberlakukan dengan integrasi dan pembaharuan data penerima bantuan sosial.

“Terobosan seperti tax amnesty perlu diberlakukan lagi. Terkait bantuan sosial yang harus dilakukan adalah integrasi dan pembaharuan data sehingga penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran," ucap Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) ini.

Maruarar selanjutnya mendorong para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar berani mengeluarkan terobosan kebijakan semasa pandemi. Hal itu menurutnya agar anggaran negara dapat terserap dan dinikmati masyarakat secara luas.

Sementara, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengungkap dua kemungkinan rendahnya serapan anggaran negara. Pertama, kata Qodari, masalah manajerial terkait lapisan birokrasi. Kedua, skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang akhirnya tercapai.

“Menurut saya, Jokowi bukan hanya menegur kementerian, tapi juga kepada struktur pemerintahan secara keseluruhan hingga ke daerah. Itu dapat dilihat dari tercapainya kesepakatan burden sharing antara Menkeu dan Gubernur BI setelah pidato Jokowi," katanya.

Anggota DPR RI Didik Mukrianto dalam pemaparannya di webinar tersebut menambahkan, berbagai kebijakan strategis telah dikeluarkan Presiden Jokowi untuk menanggulangi pendemi Covid-19.

Bahkan menurutnya, pemerintah telah berupaya keras dengan melakukan langkah-langkah extraordinary seperti Perppu No.1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020.

“Inilah yang menjadi sejarah ketika postur APBN sepenuhnya dalam kewenangan Presiden sebagai upaya Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19," tuturnya.

Kendati demikian, Didik menilai masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Contoh yang paling sederhana, katanya, masih ada tenaga kesehatan yang belum menerima insentif.

"Tidak sedikit masyarakat yang di-PHK, tidak sedikit masyarakat kita yang terputus akses ekonomi yang bekerja di sektor informal. Tentunya setiap kebijakan tidak ada yang sempurna dan dibutuhkan pengawasan kritik dan masukan yang konstruktif dari masyarakat agar pengelolaan anggaran Covid-19 dapat transparan, akuntabel dan terhindar dari moral hazard," ujarnya.

Didik pun menekankan agar pola komunikasi publik yang dilakukan pemerintah bisa dijalankan dengan baik. Musababnya, ketidakpercayaan (distrust) masyarakat terhadap pemerintah akan timbul jika pola komunikasi publik yang dilakukan pemerintah buruk.

"Salah satu contoh komunikasi yang menimbulkan distrust masyarakat adalah prediksi akhir pandemi yang seringkali berubah, kebijakan new normal, dan kalung anti covid yang tidak terbukti secara klinis menangkal corona namun direncanakan akan diproduksi massal. Pemerintah harus bersinergi dan berkoordinasi sebelum melempar pernyataan dan kebijakan kepada publik," ucap Didik Mukrianto. []

Berita terkait
Tiga Jurus Ala Maruarar Sirait Atasi Wabah Covid-19
Ketiga hal ini menjadi jurus survive di tengah pendemi yang hingga kini belum diketahui akan berakhir.
Ceramah Tengku Zul Dapat Reaksi Keras dari Suku Jawa
Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro menegaskan, ceramah Tengku Zul sudah mendapat reaksi keras dari Suku Jawa
Ferdinand: Tengku Zul Coreng Wajah Orang Sumatera
Politisi Partai Demokrat menegaskan bahwa pernyataan Tengku Zulkarnain telah mencoreng nama baik orang Sumatera, termasuk Sumatera Utara.
0
Maruarar: Jokowi Butuh Dukungan Masyarakat dan Pemuda
Politisi PDIP, Maruarar Sirait mengaku merindukan masukan dari para pemuda yang kritis dan solutif di tengah masa pandemi Covid-19.