Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kembali melirik permasalahan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Mardani menilai, mega korupsi Jiwasraya seakan memperlihatkan buruknya kinerja Kementerian BUMN dalam mengelola perusahaan pelat merah itu.
Pemberian PMN sebesar Rp 20 triliun yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia
"Mencuatnya permasalahan di beberapa perusahaan BUMN turut menjadi sorotan publik. Salah satunya kasus Jiwasraya yg membuka 'borok' buruknya tata kelola BUMN. Terlebih cara penyelesaian kasus ini jg amat disayangkan," kata Mardani melalui akun Twitter miliknya @MardaniAliSera, Jumat, 30 Oktober 2020.
Dia juga menyayangkan langkah pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI sebesar Rp 20 triliun.
Suntikan modal ke BPUI itu diyakini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Jiwasraya.
"Tidak sepantasnya negara bertanggungjawab menggunakan uang rakyat untuk menyehatkan BUMN tersebut. Padahal permasalahan dalam kasus Jiwasraya diakibatkan adanya indikasi korupsi, fraud, dan mismanagement. Skandal korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis," ujarnya.
Mardani menegaskan, dalam hal ini seharusnya yang bertanggungjawab adalah pihak-pihak terkait. Menurut dia, pemberian PMN hanya mengalihkan tanggung jawab kepada masyarakat.
"Pemberian PMN sebesar Rp 20 triliun yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat kepada rakyat Indonesia. Apalagi di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19," kata dia.
- Baca juga: Evaluasi Jokowi - Ma'ruf, Mardani Ali Sera Beri Ponten Lima
- Baca juga: Mardani Ali Sera: Omnibus Law Ciptaker UU Super Kilat
"Hal ini jelas pencederaan bagi seluruh rakyat. Aset-aset Jiwasraya yang masih bisa di selamatkan, diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah 'tradisional' Jiwasraya yang merupakan kumpulan orang dan para pensiunan, bukan untuk nasabah saving plan," kata Mardani menambahkan.[]
