Marah, Demonstran Sebut Gubernur Sumbar Anti Kritik

Mahasiswa menyebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno anti kritik.
Salah seorang orator menyampaikan aspirasinya dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur Sumbar, Kamis, 15 Oktober 2020. (Foto: Tagar/Muhammad Aidil)

Padang - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan kembali menggelar aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) di depan kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Kamis, 15 Oktober 2020.

Akun media sosial rekan-rekan diblokir. Bapak Irwan Prayitno itu anti kritik.

Hingga sore hari, massa tetap bertahan menunggu kedatangan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Aksi mereka pun diwarnai dengan pembakaran sejumlah ban mobil.

Salah seorang orator demonstrasi, Kuya Fikri, 25 tahun, menyebut Gubernur Sumbar bencong. Pasalnya, mereka yang telah lelah menunggu tidak kunjung disambangi politisi PKS itu.

"Berapa banyak dari teman-teman di sini nomor gadgetnya diblokir. Akun media sosial rekan-rekan diblokir. Bapak Irwan Prayitno itu anti kritik," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Nazwir mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan, yakni Gubernur Irwan Prayitno.

"Bapak IP sekarang lagi dinas luar ke Jakarta. Saya ditunjuk untuk mewakili beliau," katanya.

Nazwir memastikan Pemprov Sumbar akan menampung seluruh aspirasi mahasiswa terkait menolak UU Cipta Kerja. "Jika dibilang muak bertemu saya. Tapi saya juga bapak kalian, gubernur ke Jakarta," katanya.

Menurut Nazwir, aspirasi para mahasiswa dan buruh juga telah disampaikan ke DPR RI hingga Presiden Joko Widodo. "Itu sudah disampaikan, aspiras itu sudah ditampung," tuturnya. []



Berita terkait
3 Ribu APK Calon Gubernur Sumbar Dibongkar Bawaslu Padang
Bawaslu Kota Padang telah menertibkan sebanyak 3.000 Alat Peraga Kampanye (APK) calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar.
Aksi Bakar Ban Warnai Demo UU Cipta Kerja di Sumbar
Ratusan mahasiswa di Sumatera Barat kembali menggelar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
Kawal Demo Mahasiswa, Polda Sumbar Turunkan 1.500 Personil
Sebanyak 1.500 personil polisi diturunkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa tolak UU Cipta Kerja di Sumatera Barat.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.