Mamuju - Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Sulbar) masuk dalam daerah rawan konflik Pilkada. Untuk itu menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mamuju September 2020 mendatang, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam hal pengamanan Pilkada.
"Memang ada informasi dari Bawaslu pusat terkait kabupaten Mamuju yang menempati urutan ke dua tertinggi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),"kata Kapolres Mamuju, Kombes Pol Minarto, kepada Tagar saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 10 Maret 2020.
Kalau ada ASN yang nyata-nyata berpihak kepada satu calon, itu akan kami proses sesuai Undang-Undang ASN.
Langkah yang dilakukan untuk menekan IKP Mamuju, kata Minarto, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. pihak Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kodim 1418 Mamuju.
"Untuk pengamanan Pilkada nanti, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kodim 1418 Mamuju,"ujarnya.
Minarto menjelaskan, koordinasi yang akan dilakukan bertujuan untuk menjaga sehingga kerawanan yang terjadi di pemilihan-pemilihan sebelumnya tidak terjadi lagi.
"Apabila nantinya sudah masuk ke tahapan Pilkada, bagi ASN yang ketahuan melakukan pelanggaran-pelanggaran akan kami proses. Itu komitmen dengan Bawaslu,"ungkap Minarto.
Terkait dengan adanya isu bahwa akan ada petahana di Pilkada Mamuju September 2020 nanti, Minarto mengatakan, pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi meningkat.
"Jadi nanti kita akan koordinasikan kepada petahana tersebut, supaya tidak melakukan intimidasi terhadap ASN,"imbuhnya.
Minarto mengimbau, kepada ASN supaya tidak menggunakan pasilitas negara untuk mendukung salah satu calon. Kemudian, kata dia, jangan ada keterlibatan langsung untuk melakukan dukungan kepada salah satu calon.
"Kalau ada ASN yang nyata-nyata berpihak kepada satu calon, itu akan kami proses sesuai Undang-Undang ASN,"tegas Minarto.
Diketahui bahwa tingginya IKP Mamuju dipengaruhi oleh pelanggaran yang dilakukan ASN pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. []
