UNTUK INDONESIA
Mahfud MD Jadi Menko Polhukam, Meleset dari Survei
Mahfud MD menjadi Menko Polhukam di Kabinet Jokowi. Sebelumnya, survei menunjuk ia figur tepat menjadi jaksa agung.
Mahfud MD mendatangi istana kepresidenan Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2019. (Foto: Desca Lidya Natalia)

Mahfud MD resmi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Serah terima jabatan ini sudah dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Polhukam Rabu (23/10). Mahfud menyatakan ia optimistis tak akan kesulitan mengkoordinasikan kementerian termasuk melakukan sinergitas dengan TNI. “Saya pernah memimpin Kementerian Pertahanan yang bawahan saya jenderal semua dan saya sipil. Bagusnya militer itu selalu disiplin secara hierarkis,” katanya.

Walau pernah menjabat sebagai menteri pertahanan, banyak yang tak menduga Mahfud akan ditunjuk Jokowi sebagai Menko Polhukam. Sebelumnya publik lebih mengharap Mahfud duduk sebagai jaksa agung. Apalagi, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi pernah menyatakan akan menunjuk seorang jaksa agung bukan dari kalangan “orang partai.” Ternyata harapan itu meleset. Presiden menunjuk ST Burhanuddin sebagai jaksa agung.

Sempat masuk bursa sebagai wakil presiden, sejak awal banyak yang yakin Jokowi memang akan memakai pakar hukum tatanegara ini dalam kabinetnya mendatang. Saat Jokowi ternyata tidak memilihnya menjadi wakil presidennya, kendati saat itu Mahfud sudah bersiap dan berada tak jauh dari lokasi Jokowi mengumumkan calon wapresnya, Mahfud menyatakan dirinya tak kecewa.

Sejumlah survei, memilih siapa yang cocok menjadi jaksa agung, juga menunjuk nama “Mahfud” sebagai figur tepat memimpin kejaksaan. Mahfud dianggap sosok yang cakap untuk membawa kejaksaan menjadi lembaga penuntutan yang disegani dan profesional.

Pada Mei 2019, misalnya, Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) melakukan survei terhadap sekitar 800-an responden dari kalangan hukum. Para responden, sebagian besar, menunjuk Mahfud figur paling cocok menjadi jaksa agung.

Dilahirkan di Sampang, Madura pada 13 Mei 1957, Mahfud meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Mahfud dibesarkan dalam lingkungan NU. Lingkungan nahdliyin itu yang tampaknya ikut membuat pria yang jika bicara cengkok Maduranya tetap “kental” itu sangat menghargai pluralisme. Saat kanak-kanak, selain bersekolah di madrasah, Mahfud juga menempuh pendidikan di sekolah umum. Di Yogyakarta ia juga sempat kuliah di jurusan Sastra Arab Universitas Gadjah Mada.

Mahfud masuk ke pusaran politik saat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi Presiden. Gus Dur kala itu meminta Mahfud menjadi menteri pertahanan. Maka, sejak saat itu, Mahfud melompat dari lingkungan akademisi, karena saat itu ia dosen UII, ke dunia politik. Gus Dur, dalam beberapa kesempatan, memuji Mahfud sebagai “orang cerdas dan rendah hati.” Selain menjadi Menteri Pertahanan (2000-2001), Mahfud juga sempat merangkap menjadi Menteri Kehakiman dan HAM (2001).

Saat Gus Dur dilengserkan dari kursi presiden, karir politik Mahfud tak kemudian padam. Ia sempat bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sebelum kemudian bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibentuk Gus Dur. Mahfud kemudian menjadi anggota DPR sebelum kemudian pada 2008 terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bapak tiga anak ini menjadi hakim konstitusi hingga 2013. Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo ia menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPID).

Saat sejumlah pihak meributkan gaji anggota BPID yang disebut sebesar Rp 100 juta, Mahfud menyanggah dan menyebut anggota BPID tak pernah mendapat dan menerima gaji dari pemerintah selama menjadi anggota lembaga tersebut. Saat itu ia “menciut” lewat akun twitternya @mohmahfudmd, “Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Krn pejuang ideologi Pancasila itu hrs berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang scr tak wajar.” []

Berita terkait
Mahfud MD Sipil Pertama Jadi Menko Polhukam
Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menko Polhukam di Kabinet Jokowi Jilid II.
Mahfud MD, Gagal Wapres Jadi Menteri
Mahfud MD yang pernah gagal menjadi wakil presiden dalam Pilpres 2019 masuk dalam daftar yang dipanggil Presiden Jokowi menjadi calon menteri
0
Jack Lapian Soal Curhat Bos Kaskus Andrew Darwis
Pengacara Jack Lapian heran melihat gerakan bos Kaskus Andrew Darwis melaporkan balik dirinya ke polisi. Ia menilai itu terburu-buru.