UNTUK INDONESIA
Mahasiswa Papua di Jawa Minta Dikembalikan ke Asal
Mahasiswa Papua di Pulau Jawa meminta Bupati Mamberamo Tengah, memulangkan mereka kembali ke asal, Papua.
Massa berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Papua saat melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. (Foto: Antara/Gusti Tanati)

Jakarta - Mahasiswa Papua di Pulau Jawa meminta kepada Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, Ricky Ham Pagawak, memulangkan mereka kembali ke Papua. Permintaan itu muncul setelah ada insiden persekusi di Asrama Papua, Jalan Kalasan Surabaya, Jumat, 16 Agustus 2019.

Perbuatan persekusi, intimidasi dan hinaan yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya, berbuntut aksi demonstrasi di sejumlah titik di Papua, di antaranya Jayapura, Manokwari dan Sorong pada Senin, 19 Agustus 2019.

Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua itu menjelaskan kenapa mahasiswa Papua ingin dipulangkan ke kampung halaman.

“Mereka sudah telepon kami. Mereka meminta untuk seluruh mahasiswa yang ada di seluruh Pulau Jawa, seluruh Indonesia tengah dan barat segera untuk pemerintah daerah pulangkan. Karena menurut mereka binatang tidak bisa tinggal sama-sama dengan manusia. Jadi segera pulangkan monyet-monyet ini ke kampung kami biar monyet dia hidup dia punya tanah sendiri,” kata Ricky Ham lewat keterangan resmi yang diterima Tagar pada Senin malam, 19 Agustus 2019.

Kami tidak perlu permohonan maaf itu. Tetapi perlu ada tindakan nyata. Gubernur Jawa Timur segera minta Kapolda Jawa Timur untuk segera proses dan tindak yang bersangkutan bahwa kami liat bukti sampai dia harus masuk penjara.

Selaku Wakil Ketua dari Asosiasi yang mereka bentuk, permintaan mahasiswa itu akan segera dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe. Pasalnya, sebagian mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Surabaya mayoritas warga dari wilayah Pegunungan Tengah.

“Jadi ada beberapa mahasiswa Pegunungan Tengah di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Jogyakarta dan Semarang semua nyatakan sikap untuk mereka minta di pulangkan. Saya baru lapor ke Pak Gubernur, nanti kita lihat bagaimana perkembangan," kata Ricky.

"Bagaimana sikap dari Pemerintah Republik Indonesia, bapak Kapolri dan juga Gubernur Jateng dan Jatim. Mereka sudah nyatakan diri bahwa saat ini mereka bukan manusia tetapi mereka ini monyet. Wah, ini sangat sulit bagaimana nanti sikap orang tua di Papua setelah mereka dengar pernyataan ini,” ujarnya.

Ricky mengaku, saat ini sedang menunggu tindak lanjut dari Pemprov Jatim dan aparat untuk mengungkap siapa yang menyebut kata 'monyet' di Asrama Papua Surabaya.

Atas tindakan rasisme yang diterima mahasiswa Papua, Ricky mengatakan sebaiknya tak perlu meminta maaf tetapi membalasnya dengan tindakan konkret menyibak dan memperoses secara hukum siapa yang mengucap kata 'monyet' di Surabaya. 

“Kami tidak perlu permohonan maaf itu. Tetapi perlu ada tindakan nyata. Gubernur Jawa Timur segera minta Kapolda Jawa Timur untuk segera proses dan tindak yang bersangkutan bahwa kami liat bukti sampai dia harus masuk penjara,” katanya.

Dia mengaku, siap bergabung dengan tim bentukan Pemprov Papua serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Surabaya.

“Karena mayoritas adik-adik mahasiswa yang ada disana itu sebagian besar berada dari wilayah Pegunungan Tengah. Sehingga kami asosiasi akan rapat dan memutuskan berapa bupati yang mewakili untuk ikut dalam forum atau apa yang sudah di rencanakan oleh gubernur yang membentuk satu tim untuk melakukan penyelidikan atau negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi,” tuturnya. 

Berita terkait
Kerusuhan di Papua Disorot Media Luar Negeri
Kerusuhan yang terjadi di Papua juga diliput beberapa media dari luar negeri.
Rusuh di Papua, Buya Syafii Ma'arif: Ingat Sila ke-5
Buya Syafii Ma'arif menyebut kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat merupakan imbas dari belum terwujudnya sila ke-5 Pancasila.
Jokowi Center Mengutuk Rasis Berujung Rusuh Manokwari
Jokowi Center mengecam dan mengutuk rasisme terhadap siapapun, termasuk terhadap orang asli Papua. Apalagi sampai berujung rusuh di Manokwari.
0
Revisi UU KPK, Jokowi Minta Masyarakat Bersuara ke DPR
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terkait keputusan Revisi Undang-Undang KPK. Ia mengaku, ide awal revisi tersebut dibawa oleh DPR.