Mahasiswa Muhammadiyah Sorong Tolak Rektor Baru

Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong melakukan aksi protes atas pengangkatan Muhammad Ali sebagai rektor baru.
Mahasiswa Muhammadiyah Sorong Papua Barat menggelar aksi demo menolak rektor yang baru, Rabu 15 April 2020. (Foto: Tagar/Dzul Ahmad)

Sorong - Ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong protes keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengangkat Muhammad Ali sebagai rektor baru, masa jabatan 2020-2024.

Dalam orasinya massa aksi meyerukan pengangkatan rektor baru ini tidak sesuai dengan hasil rapat senat univesitas dan meminta PP Muhammadiyah meninjau kembali pengankatan Muhammad Ali sebagi rektor.

Bapak Hermanto sangat, mengasihi mahasiwa umum tapi juga mahasiswa Papua dan selalu ada punya kepedulian masalah ekonomi.

Selain itu massa mengelar petisi tanda tangan mendukung aksi mereka dan terlihat membakar ban bekas di depan kantor rektorat Universitas Muhammadiyah Sorong dan mencoret tembok rektorat dengan menuliskan kata penolakan Muhammad Ali sebagai rektor.

Menurut salah satu alumni Univesitas Muahammadiya Sorong, Dominggus ateng Jitmau, aksi ini bertujuan untuk mempertahankan Hermanto Suaib tetap menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Sorong. Karena sosok Hermanto Suaib selain nasionalis juga selalu memperhatikan mahasiswanya khususnya orang asli papua.

“Bapak Hermanto sangat, mengasihi mahasiwa umum tapi juga mahasiswa Papua dan selalu ada punya kepedulian masalah ekonomi, meringankan beban mahasiswa manapun, kami tidak tahu apakah beliau tidak mau jadi rektor lagi, tapi kami mahasiswa mendesak memohon ke PP Muhammadiyah yang kami hormati supaya memutuskan Hermanto jadi rektor lagi,” ujar Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Korwil GMKI) Papua, Dominggus Ateng Jitmau, Rabu 15 april 2020.

Hal senada juga dinyatakan, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas muhammadiyah Sorong, Abu Kilian mengatakan, aksi ini spontanistas dialakukan oleh mahasiswa terkait pengangkatan rektor baru di kampus ini. Menurut Abu Kilian, kebijakan yang ini tidak sesui dengan mekanisme di Kampus.

“Seluruh mahasiswa masih menginginkan bapak Hermato tetap menjadi rektor, karena beliau masih layak dan dicintai seluruh mahasiswa di kampus ini,” kata Abu Kilian.

Selaku Presiden mahasiswa, Abu Kilian harapkan Surat Keterangan (SK) pengangkatan rektor baru agar di tinjau kembali dan lebih melihat kondisi yang terjadi dilapangan.

Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi pihak PP Muhammadiyah, Abu Kilian mengancam akan lakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi hingga tuntutan mereka diterima.

Seluruh mahasiswa masih menginginkan bapak Hermato tetap menjadi rektor, karena beliau masih layak dan dicintai seluruh mahasiswa.

“Aksi ini akan berlanjut  sampai kapanpun bahkan ada ancaman tertentu ketika SK tidak di ubah berdasarkan keinginan mahasiswa,” tegas Abu Kilian.

Saat dicecar terkait ada upaya pemalangan kampus oleh pemilih hak ulayat, Abu Kilian katakan pihaknya tidak bisa membatasi keinginan mereka. Karena sebagai pemilik hak ulayat, mereka berhak malakukan hal tersebut dan itu bukti mereka masih menginginkan Hermato Suaib tetap menjadi rektor di tanah ini.

“Kami pun tidak membatasi masyarakat karna ini juga keinginan mereka juga  agar Hermanto Suaib tetap menjadi rektor. Kalo memang ada aksi selanjutnya ya, kami pun tidak membatasi,” kata dia. []

Berita terkait
Menteri Terawan Tolak Penerapan PSBB di Kota Sorong
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menolak permohonan PSBB di Kota Sorong. Ini alasannya.
Belum Disetujui Kemenkes, PSBB di Sorong Ditunda
Pemerintah Kota Sorong menunda penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Sorong menunggu persetujuan dari Kemenkes.
Panik karena Corona, Pasar di Sorong Diserbu Warga
Panik karena isu virus Corona yang melanda Sorong Papua Barat, membuat warga panik dan memborong segala kebutuhan di pasar-pasar.
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.