Padang - Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya sepanjang Rabu, 23 September 2020 lalu membuat sejumlah bangunan rumah warga menjadi tempat terdampak.
Dari data yang berhasil dihimpun Tagar, setidaknya terdapat 12 titik banjir melanda sejumlah kawasan Kota Padang, ketinggian air pun bervariasi di antara 30 hingga 70 sentimeter.
Menanggapi hal tersebut, Ahli Tata Ruang dan Wilayah dari Universitas Bung Hatta, Haryani mengatakan penyebab terjadinya banjir bandang di suatu daerah terjadi bukan karena ketidaksengajaan.
"Ada lima faktor secara teoritis yang menjadi penyebab terjadinya banjir tersebut," kata Haryani kepada Tagar, Jumat, 25 September 2020.
Lima faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir bandang menurut Haryani di antaranya, daerah pesisir, fenomena banjir rob, integrasi drainase, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta pemahaman akan pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
"Sebagai daerah pesisir, Kota Padang memang rawan akan berbagai ancaman bencana, khususnya banjir bandang, kemudian diperhatikan juga bahwa di Padang ada lima sungai besar yang menjadi penyumbang banjir rob, ini secara teoritis dan bukan hanya terjadi di Padang saja penyebab banjir itu," katanya.
Selanjutnya kata Haryani adalah integrasi drainase. Keberadaan drainase yang terintegrasi menjadi salah satu faktor yang bisa menekan angka banjir di suatu wilayah, khususnya di kawasan pesisir dan daerah lain pada umumnya.
"Pasalnya, ketika drainase tidak terintegrasi dengan baik, maka pada saat hujan dengan intensitas tinggi bisa dipastikan air tidak akan bisa mengalir, akibatnya banjir tidak terelakkan. Permasalahannya adalah drainase ditutup kemudian diganti menjadi median jalanan, akibatnya air tidak bisa berjalan dengan baik," katanya.
Dua faktor lainnya yang tak kalah penting menurut Haryani adalah ketersediaan RTH dan pemahaman tentang RTRW. Menurutnya, keberadaan RTH yang cukup adalah sebagai upaya mengantisipasi banjir bandang.
"RTH itu kan ruang terbuka hijau, peranannya sangat besar terutama dalam menyerap air. Sekarang ini bisa kita hitung ada berapa sih RTH yang kita punya," katanya.
Baca juga:
Pemerintah katanya juga harus bisa selalu mempedomani RTRW dan menjadikan acuan dengan tidak gampangnya mengacak-acak poin-poin atau ketentuan di RTRW. Menurutnya, pemerintah tidak usah menutup mata.
"Faktanya ada salah satu bangunan besar yang didirikan bukan untuk peruntukkannya di jalanan ibu kota, itu karena RTRW dengan gampangnya diubah, membikin RTRW itu tidak murah dan mudah, butuh biaya hingga miliaran. Pemerintah harus selalu melakukan monitoring terhadap izin mendirikan suatu bangunan secara berkala, jangan dikasih izin lalu dibiarkan saja, itu juga tidak boleh," tuturnya. [PEN]
