Jakarta - Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bagas Pudjilaksono mengatakan lebih penting sertifikat pracerai daripada sertifikat pranikah. Pernyataannya ini menanggapi wacana pemerintah yang mewajibkan pasangan yang akan menikah wajib memiliki sertifikat layak kawin atau sertifikat pranikah. Aturan ini berlaku di seluruh Indonesia, mulai diterapkan pada 2020.
Sertifikat pranikah dimaksudkan untuk menyiapkan calon rumah tangga berkualitas yang mampu mengantar menciptakan generasi unggul. Pemerintah berkewajiban memastikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin.
"Mestinya yang dibuat itu sertifikat pracerai. Contoh di Jerman, jika suami menceraikan istrinya, selagi istrinya belum menikah lagi, gaji suami separo untuk mantan istrinya. Kapokmu kapan," kata Bagas dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Jumat, 22 November 2019.
Bagas mengatakan wacana sertifikat pranikah mungkin maksud pemerintah agar angka perceraian turun karena sudah paham hakikat nikah.
"Halah mbel gedhes, wong sing jelas-jelas ra oleh cerai wae ya dha mbingungi arep tukar tambah kok (omong kosong, yang jelas-jelas tidak boleh carai saja kenyataannya ada yang cerai). Manusiawi. Kenapa enggak diatur sekalian, kalau nikah harus pakai BH dan celana dalam warna pink," kata Bagas.
Menurut Bagas, dalam masyarakat yang super munafik ini, lebih-lebih orang-orangnya mblokek agama, wanita dan anak-anak selalu jadi korban perceraian. Wanita selalu dalam posisi rentan karena diposisikan tak berdaya.
"Jahat sekali sistem ini. Kenapa yang ini enggak diatur ketat oleh pemerintah?" ujarnya.
Jika suami menceraikan istrinya, selagi istrinya belum menikah lagi, gaji suami separo untuk mantan istrinya. Kapokmu kapan.
Ilustrasi - Menikah. (Foto: Pixabay/OlcayErtem)
Terkait pentingnya sertifikat pranikah, Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pernikahan tidak hanya membutuhkan cinta. Pernikahan juga membutuhkan kesiapan lahir batin, ekonomi, dan juga sertifikat nikah sebagai bukti calon pengantin telah melalui bimbingan pranikah yang dibutuhkan untuk siap membangun keluarga yang berkualitas.
"Keluarga baru ini harus disiapkan betul-betul. Tidak hanya modal cinta, bondo (modal) nekat, tetapi dia siap secara lahir, batin dan secara ekonomi," kata Muhadjir seperti diberitakan Antara, Selasa, 26 November 2019.
Muhadjir mengatakan sertifikat perkawinan yang diperoleh setelah mengikuti bimbingan pranikah merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang paling akar yang muncul dari sebuah keluarga.
Ia melihat masalah-masalah berasal dari keluarga, yaitu kemiskinan, pengangguran, stunting (kekerdilan anak) dan penyakit, baik penyakit yang bersifat klinis maupun sosial.
"Penanganannya tidak cukup ngitung-ngitung berapa jumlah stunting, berapa anak SMK yang bisa masuk dunia kerja. Enggak cukup. Harus dari akar, dari keluarga itu," ujar Muhadjir.
Oleh karena itu, calon pengantin harus benar-benar dipersiapkan sehingga tidak hanya siap lahir batin, tetapi juga secara finansial dan pengetahuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dari keluarga.
Ilustrasi - Menikah. (Foto: Pixabay/27707)
Lanjutan dari sertifikat pranikah, kata Muhadjir, bagi calon pengantin yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, pemerintah akan berupaya mendorong mereka mengikuti pelatihan-pelatihan khusus sehingga memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
Bagi calon pengantin yang belum memiliki uang, pemerintah juga akan berupaya memberikan kartu prakerja guna memberikan akses keuangan yang dibutuhkan sampai mereka betul-betul siap secara finansial.
"Dengan begitu, kita bisa memotong mata rantai penambahan keluarga miskin," kata Muhadjir.
Berdasarkan data statistik, kata Muhadjir, terdapat hampir 10 juta atau 9,4 persen rumah tangga miskin dan sangat miskin dari total 57,1 juta rumah tangga di Indonesia.
"Kalau ditambah dengan yang hampir miskin, itu jadi 16,85 persen kemiskinan kita. Bayangkan 16,85 persen rumah tangga Indonesia itu statusnya masih miskin," ujar Muhadjir.
Sertifikat pranikah disebut Muhadjir merupakan salah satu cara untuk menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Sebuah upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Ilustrasi - Karangan Bunga Pernikahan. (Foto: Pixabay/anna-stepanyuk)
Durasi bimbingan pranikah tergantung kebutuhan atau masalah yang dihadapi calon pengantin.
"Tergantung orangnya. Wong itu kan bisa online," kata Muhadjir.
Bimbingan pranikah dapat dilakukan secara online maupun offline atau tatap muka, tergantung masalah yang dihadapi calon pengantin.
Jika calon pengantin tidak memiliki pekerjaan, ia akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan kerja.
Jika dia tidak memiliki uang, pemerintah akan berupaya agar calon pengantin tersebut mendapatkan kartu prakerja dan dana untuk pelatihannya.
"Kalau dia mau buka usaha harus dibantu bagaimana cara berusaha yang baik. Kemudian bagaimana dia bisa mendapat akses finansial, akses keuangan untuk modal," kata Muhadjir.
Untuk upaya mendapatkan akses keuangan itu, Kemenko PMK bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Ia mengatakan pemerintah wajib memastikan calon pengantin benar-benar mendapatkan bimbingan pranikah.
"Yang wajib itu malah negara. Wajibnya untuk negara, bukan pengantinnya," kata Muhadjir.
Calon pengantin dibolehkan tidak mengikuti bimbingan pranikah asal sudah mendapatkan bimbingan dari komunitas agamanya.
"Misalnya dia sudah dibimbing komunitas agamanya, dia sudah dianggap memenuhi syarat. Nanti pemerintah tinggal mengecek apakah sudah layak atau belum lembaga itu melakukan bimbingan)," ujar Muhadjir.
Ilustrasi - Cincin pernikahan. (Foto: Pixabay/callumramsay)
Cara Mengurus Sertifikat Pranikah
Calon pengantin sebaiknya membuat sertifikat pranikah atau sertifikat layak kawin satu bulan sebelum melaksanakan pernikahan. Pengurusan sertifikat pranikah tidak dipungut biaya alias gratis.
Untuk mendapatkannya tidak terlalu sulit. Berikut cara mengurusnya.
1. Surat Pengantar Kelurahan
Calon pengantin membawa surat pengantar dari kelurahan dan mendaftar di puskesmas terdekat.
2. Tes Kesehatan dan Konseling di Puskesmas
Pertama, calon pengantin berkonsultasi masalah kesehatan kepada tenaga kesehatan di puskesmas untuk mendeteksi penyakit genetik calon pengantin.
Kedua, melakukan tes pemeriksaan fisik untuk mengetahui status gizi.
Ketiga, konseling bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian dalam menjalankan fungsi dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman.
Keempat, melakukan tes darah di laboratorium puskesmas. Tes darah meliputi pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS), lnfeksi Menular Seksual (IMS), HIV (Human Imunodeficiency Virus), malaria, thalasemia, dan hepatitis.
Kelima, calon pengantin diberi vaksin TT (Tetanus Toxoid). Bagi calon pengantin perempuan, imunisasi TT dibutuhkan agar ketika hamil dan punya bayi, sang bayi terhindar dari tetanus. Sedangkan untuk calon pengantin laki-laki, imunisasi TT agar terhindar dari tetanus.
Apabila dalam pemeriksaan dan proses konseling ditemukan indikasi medis yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, calon pengantin mendapakan surat rujukan ke rumah sakit.
3. Surat Keterangan
Calon pengantin setelah proses tes kesehatan dan konseling, mendapat surat keterangan atau sertifikat telah melaksanakan konseling dan pemeriksaan kesehatan.
4. Ke Kelurahan
Calon pengantin ke kelurahan, menyerahkan surat keterangan dari puskesmas sebagai kelengkapan dalam mengambil Formulir Nl, N2, dan N4.
5. Ke Kantor Urusan Agama
Calon pengantin menyerahkan surat keterangan dari puskesmas ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kelengkapan administrasi dalam proses pernikahan dan pencatatan pernikahan. []
