Jakarta - Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara, Stanislaus Riyanta menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) lemah atas kasus Djoko Tjandra.
Menurut Stanislaus, permintaan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sangat janggal, mengingat BIN bukan lembaga penegak hukum.
Kritik yang disampaikan tetap harus sesuai konteks permasalahan dan jernih dalam bersuara tanpa disertai motif-motif lain yang bisa menjadi bias kritik
"Kritik dan permintaan dari ICW tersebut justru menjadi janggal mengingat BIN bukan lembaga penegak hukum dan tidak mempunyai kewenangan penegakan hukum. BIN adalah lembaga negara dengan single client dan end user Presiden yang tugasnya untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Kamis, 30 Juli 2020.
Dia berpandangan, konteks kritikan ICW lebih tepat jika dialamatkan kepada lembaga yang sedang menangani kasus Djoko Tjandra yaitu Kejaksaan Agung, dan otoritas yang mempunyai kewenangan dalam keluar masuk orang dari dan ke negara lain yaitu Imigrasi.
"Selain itu yang patut disoroti adalah adanya oknum dari Bareskrim Polri yang membantu pelarian dan persembunyian Djoko Tjandra," ujarnya.
Kemudian, Stanislaus berpendapat, permintaan bantuan kepada BIN untuk mendeteksi keberadaan Djoko Tjandra di luar negeri sangat wajar dilakukan. Namun, kata dia, hal itu harus sesuai dengan kaidah dan fungsi single client dan end user presiden.
"Salah alamat jika kasus Djoko Tjandra ini permasalahannya ditimpakan kepada kepala BIN," ujarnya.
Lantas, dia menduga ada agenda tersembunyi dibalik kritikan ICW kepada Budi Gunawan.
"Kritikan ICW yang nampak mengarah kepada Kepala BIN secara personal patut dicurigai mempunyai agenda tersembunyi. Jika ingin tegak lurus menunjukkan kepedulian terhadap kasus Djoko Tjandra ini ICW seharusnya bersikap kritis kepada lembaga yang berhubungan langsung dengan penanganan kasus Djoko Tjandra dan pihak-pihak lain yang diduga atau sudah terbukti membantu pelarian dan persembunyian Djoko Tjandra," kata dia.
Dia juga menyinggung bahwa kritikan yang diarahkan harus sesuai dengan pokok permasalahan yang terjadi saat ini.
- Baca juga: Jenderal di Kasus Djoktjan, Apakah Mutasi Cukup?
- Baca juga: Soal Kasus Djoktjan, Kapolri Mundur atau Minta Maaf
"Dalam iklim demokrasi saat ini tentu kritik sangat diperlukan untuk membangun negara menjadi baik lagi. Namun, kritik yang disampaikan tetap harus sesuai konteks permasalahan dan jernih dalam bersuara tanpa disertai motif-motif lain yang bisa menjadi bias kritik," ucap Stanislaus Riyanta.
