UNTUK INDONESIA
Krisis Air Pangururan, Vandiko: Pemkab Samosir Gagal
Kecamatan Pangururan, Samosir, krisis air bersih. Pemkab Samosir dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Bakal calon Bupati Samosir, Vandiko Gultom menilai Pemkab Samosir gagal di pemenuhan kebutuhan dasar warganya atas kejadian krisis air bersih di Kecamatan Pangururan. (Foto: Tagar/Fernando Sitanggang)

Samosir - Wilayah Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, mengalami krisis air bersih. Sejak Rabu, 5 Agustus 2020, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat menghentikan suplai air ke rumah warga hingga hari Minggu ini, 9 Agustus 2020.

Akibatnya banyak warga yang mengeluh karena tidak dapat melakukan aktifitas harian yang memerlukan air. Termasuk mengganggu aktivitas usaha di Ibu Kota Samosir ini.

Menyikapi krisis air tersebut, tokoh milenial di Samosir, Vandiko Gultom menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir gagal dalam menjamin kebutuhan dasar warganya, yaitu ketersediaan air bersih. 

"Pemerintah daerah, yaitu Pemkab Samosir gagal menyediakan fungsi kedaruratan pelayanan dasar berupa air kepada rakyatnya yang harusnya dijamin pemerintah daerah," kata dia kepada Tagar, Minggu, 9 Agustus 2020.

Ini sudah bagian kelalaian pemerintah daerah dan seharusnya disediakan pompa cadangan.

Vandiko, bakal calon Bupati Samosir, menyatakan tentang pentingnya pengelolaan infrastruktur air, baik bagi kebutuhan warga maupun untuk pertanian.

"Jangan hanya karena air berhenti mengalir dari PDAM ke rumah warga, rakyat menderita dan dunia usaha menjadi terganggu. Ini sudah bagian kelalaian pemerintah daerah dan seharusnya disediakan pompa cadangan," tutur kandidat bupati yang telah didukung 10 partai politik ini. 

Dia mencontohkan sebuah rumah sakit yang tidak pernah mengenal istilah mati lampu. Pihak rumah sakit sudah menyiapkan genset untuk menjaga bila aliran listrik mati sewaktu-waktu.

"Maka demikian juga pompa air cadangan dari pemerintah daerah, harus ada bilamana aliran air berhenti dari PDAM," ujar dia.

Bagi Vandiko, tidak sulit melakukan pengadaan pompa cadangan dan pemeliharaannya. APBD Samosir sebenarnya mencukupi, asalkan struktur dan penggunaan anggaran hanya untuk kesejahteraan masyarakat Samosir secara langsung.

"Dan oleh Bupati Samosir yang visioner, kami dapat menawarkan paradigma baru dengan menggunakan APBD untuk infrastruktur air di Samosir. Sehingga dapat menjamin pelayanan dasar guna kesejahteraan masyarakat Samosir," ucapnya. 

Baca juga: 

Diketahui kendala suplai air bersih karena alat penyaring di pompa penyalur air mengalami kerusakan. Asisten II Sekretariat Daerah Samosir Saul Situmorang menyatakan pemerintah tidak lepas tangan atas masalah ini. Pemkab Samosir sudah berupaya mencarikan solusinya.

"Pemkab Samosir telah kerja sama dengan PDAM Tirtanadi provinsi dalam penyediaan air di Samosir dan kami tidak lepas tanggung jawab," katanya. 

Menurutnya, dengan langkah itu maka fungsi kedaruratan telah diatasi oleh PDAM Tirtanadi. Sementara kerusakan pompa segera diatasi dengan meminta PDAM Samosir untuk segera mengambil pompa baru dari Medan.

"Ini bukan pompa sembarangan kapasitasnya, karena untuk memenuhi 4.000 rumah tangga, jadi tidak mungkin kami mencampuri operasional mereka," ujar dia. 

Saul Situmorang menambahkan Pemkab Samosir juga sudah memasuk kebutuhan air warga dengan mengerahkan mobil tanki BPBD hingga aliran air dari PDAM Samosir kembali normal. []

Berita terkait
Krisis Air Bersih, Warga Maros Unjuk Rasa
Krisis air bersih, warga Maros Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati.
Pipa PDAM Bocor, Kota Malang Krisis Air Bersih
Krisis air bersih di Kota Malang akibat kebocoran pipa milik PDAM yang berada di Jalan Raya Kidal, Tajinan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.
Krisis Air di Mertelu Gunungkidul Sudah Berlalu
Padekuhan Mertelu di Gunungkidul yang menjadi langganan kekeringan saat kemarau, kini bebas krisis air. Sumur Bumi Damai adalah jawabannya.
0
Krisis Air Pangururan, Vandiko: Pemkab Samosir Gagal
Kecamatan Pangururan, Samosir, krisis air bersih. Pemkab Samosir dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar warganya.