TAGAR.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (27/11-2023) menyelenggarakan “Deklarasi Pemilu Damai 2024.” Deklarasi ini bertujuan menyampaikan pesan bahwa seluruh peserta pemilihan uum (Pemilu) dan publik Indonesia harus senantiasa mewujudkan pemilu damai selama masa kampanye di pemilu serentak 2024. Fathiyah Wardah melaporkannya untuk VOA.
Mulai hari Selasa 28 November ini dimulai masa kampanye resmi pemilu 2024. Masa kampanye ini akan berlangsung selama 75 hari ke depan, tepatnya hingga tanggal 10 Februari 2024.
Kampanye dilaksanakan secara serentak meliputi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, serta kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan polarisasi dalam masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin menggelar “Deklarasi Pemilu Damai 2024,” yang dihadiri langsung oleh tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta partai politik peserta pemilu.
Ketiga pasangan capres/cawapres peserta pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sejumlah pimpinan partai politik resmi juga ikut menandatangani komitmen pemilu damai dan berintegritas.
Dalam naskah deklarasi tersebut, mereka berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Juga tentunya pemilu yang aman, tertib, damai, beritegritas, tanpa hoaks, tanpa politidasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta tanpa politik uang.
Calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menandatangani Deklarasi Damai Kampanye Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (27/11-2023) di Jakarta. (Foto: voaindonesia.com/VOA/Indra Yoga)
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, mengatakan, “Pada kesempatan ini adalah momentum penting, sebagai sesama anak bangsa, sesama peserta pemilu telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”
Usai deklarasi, Hasyim menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen memastikan agar jajaran personil KPU di semua tingkatan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum.
Dua Capres Berkomitmen Jaga Perdamaian Saat Pemilu
Berbicara pada wartawan seusai acara itu, calon presiden Anies Baswedan mengatakan selama berkampanye, ia tidak hanya mengungkapkan program-program yang akan mereka gunakan, tetapi juga menyampaikan pesan pentingnya netralitas dalam Pemilu 2024.
Calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menandatangani Deklarasi Damai Kampanye Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (27/11-2023) di Jakarta. (Foto: voaindonesia.com/VOA/Indra Yoga)
“Program semuanya, tapi yang paling penting adalah bahwa pada saat ini, ada pembicaraan yang sangat luar tentang apakah pemilu dan pilpres dijalankan dengan penuh netralitas,” ujar Anies.
Menurut Anies, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang netral dan adil tidak hanya dapat dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas antar para peserta, tetapi juga tindakan dan langkah-langkah nyata di lapangan. Menurutnya, kualitas pemimpin yang dihasilkan dalam Pemilu 2024 akan ditentukan sejauh mana peserta demokrasi tersebut bebas dari segala kondisi.
Calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo, juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kampanye yang damai dalam perhelatan pesta demokrasi itu.
Calon presiden dan wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menandatangani Deklarasi Damai Kampanye Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (27/11-2023) di Jakarta. (Foto: voaindonesia.com/VOA/Indra Yoga)Bawaslu: Jakarta Paling Rentan Terjadi Gangguan Selama Pemilu
Beberapa waktu yang lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Indeks itu menunjukkan potensi gangguan selama Pemilu 2024 paling rentan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku dan Jawa Barat.
Adapun di tingkat kabupaten/kota , daerah paling rawan berada di Kabupaten Intan Jaya dan Jayawijaya, Papua. Dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi yang mempengaruhi kerawanan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tiga dimensi lainnya yang diukur adalah dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi politik. Adapun definisi kerawanan pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. (fw/em)/voaindonesia.com. []