Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri cs menyambangi kantor Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 31 Januari 2020. Jajaran petinggi KPK bertemu langsung Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Firli mengatakan kedatangan KPK adalah untuk memberi dukungan sebagai penguatan komitmen pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Kami mengapresiasi upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan Kementerian PUPR.
Dalam kesempatan itu, Basuki menjelaskan 9 inisiatif strategi pencegahan korupsi yang telah dijalankan kementeriannya sejak 2019. Seperti memisahkan mekanisme pengadaan barang dan jasa menjadi satu entitas sendiri.
Menanggapi hal itu, jenderal bintang tiga polisi aktif tersebut mengapresiasi langkah yang dibangun Kementerian PUPR sebagai upaya pencegahan korupsi.
"Kami mengapresiasi upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan Kementerian PUPR, baik dalam bentuk 9 inisiatif strategi maupun sesuai amanat Perpres No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi," ujar Firli.
Firli menjelaskan Kementerian PUPR merupakan salah satu gerbang kementerian selain Kementerian BUMN yang membidangi pembangunan infrastruktur dengan dana yang terbilang besar, yakni Rp120 Triliun di tahun 2020.
"KPK berharap dengan mendorong komitmen pencegahan korupsi yang kuat, maka proses pembangunan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yang cerdas, maju dan sejahtera dengan memastikan tidak ada peluang untuk korupsi," ucap Firli.
Sementara itu, Basuki berharap KPK dapat terus memberi dukungan dalam mengoptimalkan pencegahan korupsi di Kementerian yang dia pimpin. "Kami mengharapkan pendampingan KPK karena besarnya pekerjaan dan anggaran yang dikelola termasuk pekerjaan PKBU yang anggarannya tidak kurang dari Rp 200 triliun," kata Basuki. []
