Mamuju - Kasus korupsi di kegiatan belanja fasilitas kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun anggaran 2019, kini naik tahap sidik.
Menurut Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju, AKP Syamsuriansah, pihaknya telah melakukan gelar perkara Selasa 25 Agustus 2020 kemarin yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepada Kepolisian Resort Kota (Wakapolres) Mamuju, AKBP Arianto.
Kami akan menyurati BPKP Sulbar untuk meminta PKN karena PKN sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini.
"Kami memastikan bahwa kasus tersebut layak naik ke tahap penyidikan,"kata Syamsuriansah, kepada Tagar, saat dikonfirmasi, Kamis 27 Agustus 2020.
Hanya saja, kata Syamsuriansah, penyidik belum menentukan tersangka yang bakal terseret karena masih membutuhkan laporan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar.
"Kami akan menyurati BPKP Sulbar untuk meminta PKN karena PKN sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini,"katanya.
Dia mengungkapkan bahwa pihaknya akan kembali melakukan gelar perkara setelah laporan PKN sudah ada untuk menentukan tersangka dan peran masing-masing pihak yang terlibat.
"Tentu kami akan sampaikan nanti dan kerugian negara hasil investigasi BPKP Sulbar tidak akan bisa berubah,"kata Syamsuriansah.
Diketahui bahwa kasus tersebut kembali mencuat setelah pihak kepolisian menerima laporan resmi hasil investigasi dari BPKP Sulbar dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,869,609,000. []
