Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa berkomitmen meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Khofifah siap menggelontorkan anggaran sekitar Rp 11 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim yang difokuskan pada dua sektor yakni kesehatan dan pendidikan.
Meski alokasi cukup besar, gubernur perempuan pertama di Jatim itu akan menyurati seluruh kepala daerah di Jatim untuk mendapatkan dukungan APBD kabupaten/kota.
"Kita sudah berkirim surat ke bupati/walikota supaya bisa menyiapkan anggaran untuk menyisir program paket B dan C," kata Khofifah, di Surabaya, Senin 4 November 2019.
Khofifah mengaku senang seluruh fraksi di DPRD Jatim berkomitmen untuk meningkatkan IPM. Langkah awal yang baik ini terlihat dalam pembahasan APBD Jatim 2020.
Kita sudah berkirim surat ke bupati/walikota supaya bisa menyiapkan anggaran.
"Kita bersama-sama bergandengan tangan, jadi keroyokan lah," kata mantan Menteri Sosial ini.
Peningkatan IPM di bidang pendidikan dengan memasukkan usulan subsidi SPP bagi Madrasah Aliyah (MA) swasta. Murid MA swasta bisa merasa keringanan biaya sekolah. Seperti halnya kebijakan yang diterapkan di SMA/SMK negeri di Jatim.
"Kalau swasta, kita memasukkan usulan untuk subsidi SPP. Kalau Aliyah yang negeri itu full instansi vertikal, berarti Kemenag," ungkapnya.
Sementara untuk SMA/SMK negeri, SPP tetap dimasukan ke dalam APBD dan dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas).
Sekadar diketahui, dana BPOPP TisTas ini dicairkan langsung oleh Pemprov Jatim ke rekening sekolah. Berdasarkan data, pencairan dana BPOPP TisTas Jawa Timur untuk SMA Negeri sebanyak 424 lembaga. Total dana yang dicairkan sebesar Rp 80,57 miliar.
Sedangkan untuk SMK negeri juga sudah dicairkan untuk 297 lembaga dengan total nilai anggaran Rp 137,49 miliar. Anggaran tersebut bisa langsung digunakan oleh sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikan. []
Baca juga:
- Pemprov Jatim Komitmen Permudah Pembayaran Pajak Motor
- Pemprov Jatim Punya Tunggakan DBH ke Kabupaten Kota
- Pemprov Jatim Dituding Tak Transparan Data Stunting
