Surabaya - Pemprov Jawa Timur memiliki tunggakan dana bagi hasil kabupaten/kota. Tunggakan itu terlihat dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD Jatim Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 4 triliun.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa membenarkan bahwa Silpa APBD cukup besar hingga mencapai Rp 4 triliun. Namun Silpa itu belum dihitung untuk dana bagi hasil kabupaten/ kota, baik terkait pajak kendaraan bermotor, cukai rokok dan lainnya.
Dengan begitu, Silpa Rp 4 triliun tidak sepenuhnya dapat dimasukkan dalam Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2019.
Khofifah mengaku, kepastian dana bagi hasil kabupaten kota lebih diketahui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.
Tunggakan bagi hasil akan dibahas bersama DPRD Jatim, sebelum melakukan pembahasan P-APBD Jatim 2019 pada 28 Juli mendatang.
Baca juga:
"Dalam waktu dekat kita komunikasikan dengan DPRD terkait tanggungan pemprov yang harus diselesaikan ke kabupaten/kota," ujar Khofifah, Minggu 21 Juli 2019.
Disebutkan, setelah total tunggakan dana bagi hasil diketahui, selanjutnya sisanya (dari Rp 4 triliun) bisa dihitung untuk prioritas program yang harus diberikan penguatan pada semester II tahun 2019.
Terkait evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim dalam penyerapan anggaran APBD 2019, Khofifah mengaku di atas 50 persen.
"Penyerapan itu sejatinya masih rendah karena sekarang ini sudah masuk pertengahan bulan awal semester II tahun anggaran 2019," ujarnya.
Khofifah memaklumi jika ada OPD yang penyerapan anggaran masih rendah karena diperkirakan realisasinya nanti banyak terserap pada momen 17 Agustus.
"Mungkin saja memang pada proses yang sekarang masih lelang, jadi yang penting bisa menjelaskan prosesnya sampai di mana," ujar dia.
Ia mencontohkan, ada beberapa SMA/SMK di Jatim yang realisasi penyerapan anggarannya masih rendah. Namun kalau dihitung memang persentasenya sangat kecil tetapi masih ada.[]
