Komisi IX DPR: PPKM Darurat Tak Disosialisasikan dengan Baik

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah tidak mensosialisasikan PPKM Darurat dengan maksimal dan sebaik-baiknya.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay. (Foto: Tagar/Dok Fraksi PAN)

Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah tidak mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dengan baik sehingga membuat penerapan ini tidak maksimal. 

"Kelihatan kemarin belum tersosialisasi secara baik di awal, karena keputusan untuk menerapkan PPKM Darurat itu agak sedikit cepat. Jadi masyarakat belum sepenuhnya memahami PPKM Darurat dan PPKM mikro," ujar Saleh dalam sebuah diskusi daring, Sabtu, 17 Juli 2021.


Artinya setiap kebijakan yang diterapkan dari pemerintah sebaiknya sudah tersosialisasi dulu dengan baik sehingga masyarakat tidak bertanya dan tidak ada yang tidak mengerti.

 

Dampak dari kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, justru terjadi penumpukan masyarakat yang terhalang penyekatan oleh aparat penegak hukum. Sehingga, PPKM Darurat dinilai tak berhasil di hari-hari awal pelaksanaannya.

"Artinya setiap kebijakan yang diterapkan dari pemerintah sebaiknya sudah tersosialisasi dulu dengan baik, sehingga masyarakat tidak bertanya dan tidak ada yang tidak mengerti. Sehingga masyarakat patuh melaksanakannya," ujar Saleh.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kata Saleh, membuat masyarakat tak siap dari segi ekonomi dalam melaksanakan PPKM Darurat. Hal ini berakibat kepada masih banyaknya warga yang keluar rumah untuk bekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal.

"Ini pembatasan kegiatan tentu akan memberatkan mereka, belum lagi ketika da pengawasan yang dilakukan oleh tim gabungan itu kadang-kadang tidak manusiawi," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemberlakukan PPKM Darurat selama satu minggu telah berhasil menurunkan jumlah mobilitas masyarakat yang akan berkegiatan di tempat kerja, tempat umum, tempat wisata, dan juga stasiun. 

Kendati begitu, menurutnya, penurunan mobilitas ini masih belum cukup untuk menurunkan angka kasus positif yang semakin melonjak dalam beberapa hari terakhir ini. []

Berita terkait
Rombak Petinggi BUMN, Erick Tohir Dipuji Politisi PAN
Kebijakan nekat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir merombak jajaran komisaris dan direksi perusahaan plat merah dipuji politisi.
Politisi PAN Sebut KPK yang Makin Tak Berdaya
Pasca revisi UU tentang KPK dinilai politisi PAN, HM Rizal Fadilah, jadi awal pemandulan lembaga anti rasuah ini
Politisi PAN Ajukan Penangguhan Penahanan Zikria
Politisi partai PAN, mengajukan penangguhan penahanan terhadap pemilik akun facebook penghina Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
0
Komisi IX DPR: PPKM Darurat Tak Disosialisasikan dengan Baik
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah tidak mensosialisasikan PPKM Darurat dengan maksimal dan sebaik-baiknya.