Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sudah dijalankan dengan baik dan disiplin selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Khususnya ketika tahap pemungutan suara pada 9 Desember lalu.
“Dari sisi protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 terjaga sehingga pelaksanaannya aman, sehat, selamat dan tidak menyebabkan ledakan penyebaran COVID-19,” katanya di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2020.
Sejak awal, Komisi II DPR meminta agar penyelenggara pemilu menerapkan prokes COVID-19 dengan disiplin dalam tiap tahapan Pilkada 2020 dan ternyata berjalan dengan baik.
Namun ddiakui, ada penyelenggara dan pasangan calon yang akan ikut kontestasi Pilkada 2020 terpapar COVID-19 namun banyak yang teratasi dengan baik lantaran semua pihak ikut memastikan pelaksanaan pilkada aman dan selamat.
Dari sisi protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 terjaga sehingga pelaksanaannya aman, sehat, selamat dan tidak menyebabkan ledakan penyebaran COVID-19.
“Saya juga prihatin ada paslon dan penyelenggara pemilu meninggal karena terpapar COVID-19. Saya pernah mengusulkan agar dilakukan ‘sampling testing’ dan ‘tracing’ khususnya setelah pemungutan dan penghitungan suara agar tidak menambah jumlah positif COVID-19,” tuturnya.
Zulfikar juga menilai, pada Pilkada 2020 masing-masing partai politik menunjukkan perbaikan saat mengusung pasangan calon karena proses rekrutmen dan seleksinya berjalan baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat. sedangkan paslon yang disuguhkan kepada masyarakat baik dan publik pun memilih berdasarkan preferensi kepada kebijakan serta visi-misi paslon.
“Karena itu saya meyakini konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan semakin baik,” sebutnya.
- Baca juga : BPOM Belum Keluarkan Izin Penggunaan, DPR Tanya Nasib Vaksin
- Baca juga : 3 Anggota DPR Jamin Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab
Politisi Partai Golkar ini menilai, dari sisi partisipasi pemilih kualitasnya meningkat lantaran masyarakat menggunakan hak pilihnya berdasarkan preferensi pada kebijakan misalnya sejauh mana prestasi dan dedikasi paslon, serta rekam jejak.
Hal itu menurutnya, terbukti dengan banyak paslon petahana yang tidak terpilih kembali sebab masyarakat melihat rekam jejak calon selama memimpin daerah. []
