Jakarta – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, evaluasi penyelenggaraan Pilkada merupakan rangkaian kegiatan sesuai arahan Mendagri terkait perlunya penyelenggaraan Pilkada yang sudah berlangsung sejak 2005 dievaluasi.
Semua hasil penelitian dari semua lembaga think tank nantinya akan diramu, dikompilasi, dan dijadikan satu kemudian akan dipublish setelah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
Evaluasi yang melibatkan beberapa lembaga think tank independent ini, telah memasuki babak akhir. Hasil kajian dari lembaga think tank tersebut, nantinya akan dikompilasi dan akan dijadikan rekomendasi kepada Mendagri.
“Semua hasil penelitian dari semua lembaga think tank nantinya akan diramu, dikompilasi, dan dijadikan satu kemudian akan dipublish setelah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri,” kata Agus Fatoni di Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Sejumlah lembaga think tank tersebut adalah CSIS, LP3ES, Perludem, Litbang Kompas, Puskapol UI, dan Universitas Telkom yang memaparkan hasil kajian selama setahun terakhir.
Staf Khusus Mendagri Muchlis Hamdi yang mewakili Mendagri Tito Karnavian menambahkan, evaluasi Pilkada berangkat dari kesadaran keberlangsungan Pilkada dalam sebuah negara demokratis. Evaluasi Pilkada menurut Muchlis sangat penting, Sebab Pilkada diharapkan dapat memberikan jalan bagi literasi politik di masa mendatang.
“Pilkada tidak hanya sekadar mengakomodasi hak politik rakyat, dan hak perorangan, tetapi diharapkan bisa menciptakan demokrasi yang berkualitas, dan menciptakan makna positif dan kemaslahatan untuk kehidupan berbangsa,” jelasnya.
- Baca juga : Kemendagri Luncurkan Modul Digital Pembentukan Perda
- Baca juga : Mendagri Serahkan Bantuan Alat Kesehatan ke Sejumlah RS
“Semua laporan perlu kita apresiasi tinggi. Kita akan merangkum semua masukan yang baik, agar terumuskan dan ternarasikan secara solid. Dengan evaluasi kita bisa melihat bagaimana Pilkada ke depan menjanjikan dalam konteks demokrasi berkualitas dan kehidupan masyarakat yang nyaman,” tambahnya.
Sementara berbagai isu yang mengemuka dalam diskusi tersebut antara lain terkait pencalonan, pembiayaan Pilkada, metode pemilihan, serta wacana kemungkinan pelaksanaan Pilkada asimetris. []
