UNTUK INDONESIA

KLB Sumut Tetapkan Moeldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat kubu kontra Ketua Umum AHY menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.
Kongres Luar Biasa Partai Demokrat kubu kontra Ketua Umum AHY menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025. (Foto:Tagar/tangkapan layar YouTube KLB Demokrat Sumut)

Jakarta - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu kontra Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025. 

Dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Penetapan ini dibacakan oleh politisi Demokrat yang sebelumnya dipecat, Jhoni Allen Marbun di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang pada Jumat, 5 Maret 2021.

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," tutur Jhoni Allen sebagai pimpinan sidang sidang pleno. 

Sebelumnya ada dua kandidat yang dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat KLB Sumut. Mereka adalah Moeldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Alie. Peserta KLB, akhirnya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Sumut. Sementara Marzuki Alie, ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025. 

Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat pro AHY Kamhar Lakumani menegaskan, KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumut, ilegal. Kamhar juga memastikan ketua-ketua DPD dan DPC pemegang suara yang sah tidak ada yang mengikuti KLB tersebut.

"Kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat untuk menyelenggarakan KLB, itu pasti ilegal. DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB," tegas Kamhar di hari yang sama. []

Berita terkait
Polri Tak Keluarkan Izin Kongres Luar Biasa Demokrat di Sumut
Polri mengaku tidak mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan kongres luar biasa di Sibolangit, Sumatera Utara atas nama Partai Demokrat kontra AHY.
Partai Demokrat Minta Perlindungan Hukum Kepada Pemerintah
Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional ke Kapolri, Menhumham dan Menko Polhukam.
Kurang Bukti, Bareskrim Tolak Laporan Marzuki Alie atas AHY
Bareskrim Polri, menolak laporan Marzuki Alie terkait pencemaran nama baik dengan salah satu terlapor Ketum Partai Demokrat AHY.
0
Moeldoko Harus Mundur dari Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa, sebaiknya mundur dari Kepala Staf Kepresidenan.