Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan dirinya telah menerima surat persetujuan dari Kemenkes tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik.
Dengan adanya surat bernomor 01.07/Menkes/264/2020 tersebut dapat memberi kepastian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan finalisasi Peraturan Gubernur (Pergub) PSBB.
Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) dibahas dan diharapkan bisa nyambung dengan Perwali (Peraturan Wali Kota) Surabaya dan perbup (Peraturan Bupati) dua daerah (Sidoarjo dan Gresik)
Khofifah mengaku mulai Selasa, 21 April 2020 malam, Pemprov bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur melakukan finalisasi dalam rangka koordinasi dengan Kota Surabaya, Sidoarjo serta Gresik.
"Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) dibahas dan diharapkan bisa nyambung dengan Perwali (Peraturan Wali Kota) Surabaya dan perbup (Peraturan Bupati) dua daerah (Sidoarjo dan Gresik)," kata Khofifah, saat jumpa pers di Gedung Grahadi, Selasa, 21 April 2020.
Setelah dilakukan rapat, esok harinya akan mengundang perwakilan dari ketiga daerah untuk mempresentasikan draft Perwali dan Perbub. Jika semuanya selesai dalam satu hari, malam hari langsung diputuskan untuk sosialisasi PSBB. Forkompinda akan sosialisasi terlebih dahulu selama tiga hari, selanjutnya PSBB diberlakukan.
“Keberseiringan antara Pergub, Perwali dan Perbup harus bisa diselesaikan besok dan malamnya sudah bisa mulai sosialisasi,” kata dia.
Menjelang diberlakukan PSBB, pasien positif Covid-19 di Jawa Timur bertambah 15 orang, sehingga totalnya ada 603 orang. Namun dari jumlah tersebut, dirawat hanya 444 pasien positif Covid-19 di Jatim.
"Tambahan ini dari Bangkalan satu orang, tiga dari Sidoarjo, dan 11 dari Kota Surabaya," katanya.
Meski bertambah 15 orang, Khofifah masih bersyukur karena ada dua pasien positif Covid-19 terkonversi negatif atau sembuh. Pasien itu berasal dari Sidoarjo dan Surabaya. Dengan bertambahnya pasien positif Covid-19 sembuh di Jatim maka saat ini tercatat sembuh totalnya 101 orang atau 16,75 persen.
Sementara meninggal dunia ada dua pasien positif Covid-19 berasal dari Surabaya. Maka totalnya sudah ada 58 pasien positif Covid-19 di Jatim dinyatakan meninggal dunia.
"Kita berduka cita karena yang meninggal bertambah dua pasien dari kota Surabaya," tuturnya.
Pasien dalam pengawasan (PDP) di Jawa Timur tercatat ada 2.255 orang. Dari jumlah tersebut, saat ini masih diawasi sebanyak 1.259. Adapun jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jatim menyentuh angka 17.107. Namun yang saat ini masih di dalam pemantauan sebanyak 6.662 orang.
Bali Belum Berencana Ajukan PSBB
Sementara itu Ketua Harian Gugus Tugs Penanganan Covid-19 Bali Dewa Made Indra mengatakan pihaknya mengapresiasi masukan dan usulan dari warga Bali untuk mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Hanya saja, kata Dewa Made, PSBB masih belum solusi pas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
"Strategi yang dilakukan tiap daerah tidak sama dan tergantung dari sumber risikonya. Komposisi kasus di lapangan menentukan strategi yang dilakukan pemerintah daerah," ujar Dewa Made Indra.
Menurutnya kalau di Jakarta di mana kasus paling besar positif Covid-19 berasal dari transmisi lokal, maka strateginya adalah pembatasan aktivitas masyarakatnya. Sedangkan di Bali kasus positif didominasi dari imported case dan daerah terjangkit, maka strategi yang diterapkan akan berbeda.
“Jika dilihat dari angka positif Covid sebesar 82,67 persen berasal dari imported case, maka hal ini tidak bisa dijawab dan diselesaikan dengan PSBB,” kata Dewa Indra yang juga menjabat sebagai Sekda Pemprov Bali.
Sedangkan saat ini di Bali angka transmisi lokal tercatat 17,33 persen. Maka, untuk ukuran Kota Denpasar belum bisa diterapkan kebijakan PSBB.
"Meskipun positif transmisi lokal 17,33 persen bukan berarti kita tidak melakukan upaya pencegahan. Kita berharap angka transmisi lokal tidak bertambah lagi. Transmisi lokal dapat dicegah dengan disiplin betul dalam menerapkan semua imbauan pemerintah," tuturnya.
Ia menegaskan Gugus Tugas bekerja dengan strategi menyesuaikan kebutuhan lapangan. Hal itu ditambah dengan keputusan Gubernur Bali bahwa belum ada kebutuhan lapangan dianggap mendesak untuk menerapkan PSBB.
"Karena di Bali sumber terbesar adalah imported case atau kasus dari orang bepergian ke luar negeri maka strateginya adalah dengan melakukan pemeriksaan ketatdi Bandara serta pelabuhan," kata dia.
"Untuk itu screening terus kita lakukan, jika pun kasus positif bertambah karena imported case. Kita harus pastikan mereka tidak menularkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu mereka yang datang dari luar negeri atau daerah terjangkit di luar Bali harus menjalani karantina," tuturnya. []
