Oleh: Achmad Munjid*
Politik Indonesia khususnya sejak Reformasi 1998, termasuk politik Jokowi, adalah “politik bagi-bagi”—dalam istilah Jeffrey Winters. Untuk menjaga kelangsungan kekuasaan, semua kelompok penting perlu dirangkul dan mendapat bagian. Ini dilakukan untuk memelihara kawan agar tetap aman sekaligus untuk memastikan agar lawan-lawan politik yang potensial tak menjadi gangguan.
Perebutan kekuasaan pada dua pilpres terakhir (2014 & 2019) bukanlah kontestasi antara dua kubu yang punya visi berbeda mengenai orientasi pengelolaan negara. Arah kebijakan pemerintahan tidak terlalu beda meski beda pemenang. Itu sebabnya Prabowo, Sandiaga Uno atau aktor lainnya tak masalah diajak bergabung ke kabinet Jokowi, karena yang membedakan kubu dari para aktor politik ini bukanlah nilai yang prinsip, tapi lebih soal-soal yang bersifat teknis.
Baca Opini:
Perbedaan mereka tidak terletak, misalnya, pada soal keberpihakan kepada orang-orang kaya supaya dunia usaha lancar dan membuka lapangan kerja lebih luas, atau bukan pada pendidikan murah dan jaminan kesehatan menyeluruh dengan konsekuensi memungut pajak kepada orang-orang kaya. Kontestasi politik kita sekarang tidak berangkat dari perbedaan asumsi-asumsi ideologis atau orientasi nilai seperti konservatif lawan liberal dalam pengelolaan kehidupan sosial. Ada, tapi nuansa-nuansa saja, bukan prinsip.
Karena yang membedakan kubu dari para aktor politik ini bukanlah nilai yang prinsip, tapi lebih soal-soal yang bersifat teknis.
Kasus korupsi yang melibatkan politisi Gerindra dan PDIP merusak citra sekaligus menggucang stabilitas kedua partai terpenting yang kini ada dalam satu kapal itu. Sandiaga Uno diangkat karena ia adalah figur yang baik untuk mengembalikan citra dan stabilitas tadi. Ia punya reputasi yang baik dalam dunia usaha, kabinet membutuhkan pengganti dari Gerindra yang menyelematkan baik partai Prabowo itu maupun relasi baik antara Jokowi dengan mantan rivalnya. Sandiaga dianggap sebagai sosok yang tepat.
Sedang Yaqut Cholil Qoumas dipilih juga karena alasan yang berbeda tapi pada dasarnya serupa. Menteri Agama yang lama, Fahrul Razi, bukan cuma tak berprestasi, tapi sejak awal ia sering menimbulkan kontroversi, bahkan polarisasi di kalangan umat Islam. Pernyataan dia soal rencana melarang cadar dan celana cingkrang, sertifikasi dai, hingga pendaftaran kelompok pengajian yang sangat menekankan kontrol pemerintah terhadap komunitas agama telah memicu kritik dari mana-mana.
Obsesi pemerintahan Jokowi untuk meredam radikalisme sebagai prioritas adalah alasan utama kenapa dulu Fahrul Razi yang berlatar militer itu dipilih. Pendekatan militeristiknya yang sangat top down ternyata gagal.
Yaqut Cholil dipilih karena dia punya track record dan komitmen menghadang radikalisme. Selain itu, ia juga dipilih karena latar belakangnya sebagai tokoh NU. Pada periode kedua Jokowi ini, meski Ma’ruf Amin diangkat sebagai wapres, banyak kalangan NU yang kecewa.
Baca Opini:
NU merasa telah berkontribusi besar dalam pengangkatan kembali Jokowi, tapi mereka tak merasa terwakili sebagaimana mestinya dalam kompoisisi kabinet Jokowi pra-reshuffle kemarin. Pengangkatan Yaqut adalah tindakan untuk memelihara dukungan dan aliansi politik dengan NU sebagai kelompok yang penting.
Dengan begitu reshuffle ini diandaikan akan memperbaiki citra pemerintah, mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus tetap menjaga stabilitas relasi diantara para aktor utama, baik diantara mereka yang berposisi sebagai kawan maupun dengan mereka yang tadinya berposisi sebagai lawan. []
*Achmad Munjid, menyelesaikan pendidikan doktoral di Temple University, Amerika Serikat. Sekarang mengajar di UGM. Selain menekuni bidang kajian agama, juga menulis sastra.
