Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar menyarankan karyawan perusahaan swasta perlu dibekali pengetahuan tentang gejala dan indikasi radikalisme, untuk mencegah dan memutus mata rantai paham yang berbahaya tersebut.
Menurut dia, terorisme dapat menyasar siapapun atau kelompok-kelompok yang rentan, termasuk karyawan perusahaan swasta. Hal tersebut dikatakan Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu, 12 Juli 2020.
Jangankan karyawan dan pegawai perusahaan, di lingkungan TNI, Polri dan ASN pun sangat rentan dari pengaruh paham ini.
“Karena itulah, sejak dini para karyawan dan masyarakat secara umum harus dibekali pengetahuan tentang indikasi, gejala, dan langkah praktis dalam mencegah penyebaran paham dan ideologi radikal ini yang bisa menyasar kepada siapapun, bahkan tidak menutup kemungkinan karyawan perusahaan swasta bisa juga terpengaruh paham radikal tersebut,” katanya.
Baca juga: Neno Warisman Tak Masalah Dicap Radikal
Dalam seminar bertajuk “Langkah Praktis Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Perusahaan Swasta”, Kepala BNPT menekankan radikalisme sebagai suatu paham berpotensi mendorong pada aksi kekerasan dan terorisme yang telah menggunakan berbagai pola penyebaran dan rekrutmen.
Menurutnya hal ini sangat penting diketahui oleh pemegang kebijakan di perusahaan sebagai panduan untuk menilai dan mengawasi lingkungan kerjanya masing-masing.
Kepala BNPT, Irjen Pol Boy Rafli Amar. (Foto: Instagram/@boyrafliamar)Dalam banyak kasus di lingkungan kerja, kata Boy, fenomena radikalisme ini banyak memanfaatkan ruang-ruang terutup dan aktifitas eksklusif yang sulit dideteksi dan diawasi.
"Selain itu, gejala radikalisme di lingkungan kerja terkadang juga memanfaatkan kegiatan keagamaan untuk menanamkan doktrin eksklusif, intoleran, dan anti-perbedaan,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, fenomena ini harus segera dikenali, dipahami, dan diberikan porsi perhatian serius oleh para pemegang kebijakan di lingkungan kerja. Jika tidak, radikalisme bisa mengganggu budaya korporasi yang sehat, yang menanamkan kerja sama dan kebersamaan.
Baca juga: Mardani: Alihkan Isu Pakai Radikalisme Berbahaya
Boy kembali menegaskan bahwa tidak ada tendensi untuk menaruh curiga, apalagi menuduh adanya radikalisme di lingkungan perusahaan swasta. Namun, pencegahan ini berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada satupun masyarakat yang imun dari pengaruh paham radikal dan ideologi kekerasan.
“Jangankan karyawan dan pegawai perusahaan, di lingkungan TNI, Polri dan ASN pun sangat rentan dari pengaruh paham ini. Tidak sedikit fakta yang berbicara tentang keterpengaruhan para pegawai di lingkungan pemerintahan yang sudah terpengaruh paham radikal, intoleran teror,” ucapnya.
Dia meyakini dengan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, penghargaan terhadap kearifan lokal dan wawasan keagamaan yang moderat di kalangan karyawan dapat menjadi daya tahan, dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi fenomena radikalisme.
Sementara, Ketua Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengharapkan agar kalangan perusahaan swasta bisa ikut serta menjadi agen penyebaran nilai-nilai kedamaian, anti-radikalisme, untuk melakukan deteksi dini di lingkungannya.
Dia berujar, untuk ikut membentengi perusahaan-perusahaan swasta dari radikalisme di antaranya dengan memfasilitasi kegiatan penyuluhan atau diskusi terkait dengan pilar-pilar kebangsaan yang meliputi pengamalan Pancasila, Undang-undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Selain itu kita juga bisa memfasilitasi pembentukan tim kewaspadaan dini, memfasilitasi keuntungan tim penanggulangan dan juga pencegahan paham radikalisme untuk membantu BNPT,” katanya. []
