TAGAR.id, Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan sumber data statistik ekonomi daerah yang disediakan oleh Bank Indonesia di wilayah masing-masing sebagai rujukan dalam strategi pembangunan daerah.
"Kita patut mewaspadai gejolak inflasi terutama pada kebutuhan pokok masyarakat akan mengganggu proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi saat. Kami melihat Pemda seluruh Indonesia belum semuanya memiliki rencana dan program ekonomi yang memadai untuk menghindari gejolak inflasi tersebut," ungkapnya melalui keterangan resminya pada Kamis, 21 April 2022.
Semua program dan proses pembangunan harus dimulai dari data dan statistik yang valid seperti yang dihitung secara objektif oleh BI. Sehingga kita bisa mengetahui perihal potensi, prioritas dan kapasitas anggaran yang tersedia.
Menurutnya, lemahnya fundamental struktur ekonomi daerah yang bertumpu pada faktor konsumsi merupakan penyebab utama rentannya inflasi.
"Kita ingin daerah segera berbenah untuk menyeimbangkan struktur ekonomi ini dengan meningkatkan produktivitas potensi pertanian dan sedapat mungkin melakukan hilirisasi industri pengolahan hasil melalui pemberdayaan UMKM," ujarnya.
- Baca Juga: Wakil Ketua DPD RI Minta JHT Bisa Dijadikan Agunan Pembiayaan Bank
- Baca Juga: Wakil Ketua DPD RI Tanggapi Aturan Standar Pengeras Suara Masjid
"Semua program dan proses pembangunan harus dimulai dari data dan statistik yang valid seperti yang dihitung secara objektif oleh BI. Sehingga kita bisa mengetahui perihal potensi, prioritas dan kapasitas anggaran yang tersedia," tegasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, kesediaan pemda untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder ekonomi di wilayah dan daerah adalah mutlak dibutuhkan.
Setidaknya dengan memanfaatkan dan merujuk pada data yang direkomendasikan oleh BI atau BPS sebagai acuan menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- Baca Juga: Sultan Minta DPD RI Dilibatkan Dalam Proses Pembahasan Revisi UU PPP
- Baca Juga: Kunker di Sulbar, Mahyudin Pantau Pembangunan Infrastruktur
"Kami tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi pembangunan daerah tidak boleh dilakukan atas dasar ego sektoral. Dengan data yang benar, kita akan memahami dari mana kita akan memulai mengelola semua potensi juga sumber daya yang tersedia dan mampu memproyeksikan out put dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjang di daerah dan nasional," tutupnya. []
