TAGAR.id, Jakarta - Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dilaporkan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterror Polri. Pelapornya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).
Alasannya disampaikan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Senin, 4 Juli 2022.
Yaitu PPATK menemukan indikasi ACT melakukan penyelewengan ke arah kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang.
Ivan mengatakan PPATK telah mendalami dugaan itu sejak lama. Ia tidak menjelaskan kapan tepatnya. "Kami sudah proses jauh sebelum ini," tuturnya.
Dalam waktu bersamaan ACT juga sedang diselidiki Bareskrim Polri.
ACT atau Aksi Cepat Tanggap adalah yayasan yang dikenal publik sebagai pengelola dana umat untuk kemanusiaan.
Tapi kemudian terdengar macam-macam kabar yang bikin tidak nyaman didengar. Di antaranya diduga ACT menyalurkan uang masyarkat untuk organisasi teroris.
Juga perilaku pengurusnya dengan menggaji diri sendiri senilai ratusan juta rupiah tiap bulan. Dan juga memfasilitasi diri dengan mobil-mobil mewah.
Jangan sampai kita kecolongan.
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Sahroni mendukung penuh sinergi BNPT dan PPATK dalam menyelidiki aliran dana ACT.
"PPATK menyebutkan pihaknya menemukan adanya aliran dana dari ACT yang diduga masuk ke organisasi teroris. Meski sudah dibantah, saya melihat otoritas berwenang, dalam hal ini BNPT terus menelusuri indikasi yang ada," kata Sahroni, Selasa.
Sahroni menyatakan mendukung PPATK dan BNPT untuk bekerja sama secara sinergis demi membongkar berbagai dugaan ini.
"Jangan sampai kita kecolongan," katanya.
Sahroni meminta BNPT juga berkoordinasi dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan terkait aliran dana ACT.
Ia tidak ingin dana umat yang dikumpulkan malah digunakan untuk hal-hal menyimpang.
"Kita adalah negara yang menentang penuh aksi terorisme. Jangan sampai ada lembaga seperti ACT ini yang membodohi masyarakat dan menyelewengkan dana yang diberikan untuk aksi-aksi organisasi terlarang," ujar Sahroni.
Sahroni menyebut permasalahan yang menjerat ACT harus disikapi dengan serius. "Harus ditanggapi dengan serius, untuk itu saya meminta kepada BNPT agar turut berkoordinasi juga dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan."
Sehari sebelumnya, Senin, 4 Juli 2022, Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers mengatakan ACT tidak pernah menyalurkan dana umat kepada organisasi teroris.
Ibnu Khajar mengaku heran dengan isu tersebut. Ia meyakinkan bahwa selama ini ACT sering mengundang beberapa Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan sejumlah program filantropinya.
"Dana yang disebut sebagai dana teroris itu dana yang mana? Jadi kalau dialokasikan dana teroris itu dana yang mana? Kami sampaikan ini supaya lebih lugas karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris," kata Ibnu. []
