Kementerian PUPR Bangun 3 Program Cegah Stunting

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memberikan dukungan terhadap program pencegahan stunting.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memberikan dukungan terhadap program pencegahan stunting. (Foto: dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memberikan dukungan terhadap program pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. 

Dukungan ini diberikan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya, dan Sanitasi Perdesaan Padat Karya di 600 desa di 60 kabupaten/kota.

Pemerintah gencar untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan sanitasi.

Pencegahan stunting dengan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi merupakan Program Prioritas Nasional yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2019 di bidang kesehatan

Terpenuhinya sanitasi dan air bersih memiliki pengaruh besar terhadap angka penurunan stunting di Indonesia. Terutama terkait asupan gizi yang diterima tubuh pada anak.

"Apabila anak-anak Indonesia tidak mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik,akan berisiko stunting, ini harus dihindari. Oleh karenanya Pemerintah gencar untuk melaksanakan program penyediaan air bersih dan sanitasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, penanganan pencegahan stunting dalam bidang air minum dibagi menjadi dua program yaitu Pamsimas dan SPAM Perdesaan Padat Karya. 

Program Pamsimas berkontribusi pada pencegahan stunting melalui intervensi sensitif atau pengaruh tidak langsung, yakni dengan penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak serta perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Intervensi sensitif ini memberikan pengaruh sebesar 70 persen terhadap pencegahan stunting.

Pamsimas dilaksanakan dengan menyediakan akses air minum aman melalui uji kualitas air, penyediaan sanitasi untuk stop buang air besar sembarangan (BABS), dan perubahan perilaku dengan mengadopsi gaya hidup bersih sehat seperti gerakan cuci tangan pakai sabun.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pamsimas dilaksanakan di 77 desa dari 33 kabupaten/kota. Lokasi Pamsimas di Sumatera sebanyak 14 desa di 5 kabupaten, Jawa 1 desa di 1 kabupaten, Bali dan Nusa Tenggara 12 desa di 6 Kabupaten, Kalimantan 13 desa di 5 kabupaten, Sulawesi 13 desa di 5 kabupaten, Maluku dan Papua 24 desa di 11 kabupaten.

Kedua, SPAM Perdesaan Padat Karya yaitu program pembangunan prasarana dan sarana air minum yang dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah pembangunan SPAM baru, perluasan SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah, dan optimalisasi SPAM eksisting.

Program ini dilaksanakan di desa tercatat angka stunting tinggi yang berada di luar kabupaten lokasi Pamsimas yakni tersebar di 103 desa di 13 kabupaten/kota. 

Rinciannya adalah Sumatera sebanyak 1 desa di 1 kota, Jawa 10 desa di 1 kabupaten, Nusa Tenggara 10 desa di 1 kota, Kalimantan 6 desa di 1 kabupaten, dan Papua 76 desa di 1 kota dan 8 kabupaten.

Sanitasi Perdesaan Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Adapun infrastruktur yang dibangun berupa jamban dan tangki septik individual maupun komunal.

Pembangunan infrastruktur Sanitasi Perdesaan Padat Karya 2019 tersebar di Sumatera sebanyak 13 kabupaten, Jawa 11 Kabupaten, Bali dan Nusa Tenggara 7 kabupaten, Kalimantan 10 kabupaten, Sulawesi 9 Kabupaten, Maluku dan Papua 10 kabupaten.

Tahun 2019 alokasi anggaran untuk Pamsimas sebesar Rp 18,7 miliar, SPAM Perdesaan Padat Karya sebesar Rp 44,95 miliar dan Sanitasi Perdesaan Padat Karya sebesar Rp 212,8 miliar. []

Berita terkait
Pernyataan Kementerian PUPR atas OTT KPK di Samarinda
Kementerian PUPR menyatakan sikap terkait OTT KPK di Samarinda, Kalimantan Timur. Berikut empat poin yang disampaikan terkait penangkapan.
Kementerian PUPR Salurkan Rumah Bagi Korban Gempa Ambon
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga di Ambon.
Kementerian PUPR Bangun Pelataran Mesjid Agung Tanara
Kementerian PUPR bersama Kementerian Pariwisata melakukan penataan Mesjid Syech Nawawi Al Jawi Al Bantani
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)