UNTUK INDONESIA
Pernyataan Kementerian PUPR atas OTT KPK di Samarinda
Kementerian PUPR menyatakan sikap terkait OTT KPK di Samarinda, Kalimantan Timur. Berikut empat poin yang disampaikan terkait penangkapan.
Kementerian PUPR menyatakan sikap terkait OTT KPK di Samarinda. (Foto: dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan sikap terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Samarinda, Kalimantan Timur.

Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan.

OTT KPK itu melibatkan oknum pegawai Kementerian PUPR di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa, 15 Oktober 2019.

Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, berikut keterangan pers yang disampaikan oleh pimpinan KPK.

  1. Menyesalkan terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK di Samarinda, Kalimantan Timur terkait proyek jalan yang berada di bawah tanggung jawab BPJN XII Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
  2. Mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, serta siap bersikap kooperatif untuk membantu proses hukum tersebut. Bahkan, kemarin malam, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR telah mengantarkan langsung Kepala BPJN XII ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
  3. Terus mengikuti perkembangan pemeriksaan di KPK dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin tugas-tugas pembangunan dan pelayanan publik di BPJN XII Kaltim dan Kaltara tetap berjalan dengan baik. Kami mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk membebastugaskan pejabat terkait dan menyiapkan pejabat pengganti bilamana telah ada penetapan status oleh KPK.
  4. Dengan terjadinya peristiwa ini, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar lebih tertib, professional, transparan, dan akuntabel. []
Berita terkait
Wali Kota Medan Kena OTT KPK, Kabag Humas Belum Tahu
Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OTT Bupati Lampung Utara, KPK Amankan Rp 600 Juta
Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara terjaring OTT KPK. Barang bukti uang sekitar Rp 600 juta diamankan KPK.
Diduga Akibat Utang Politik Bupati Indramayu OTT KPK
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Daddy Rohanady menilai OTT Bupati Indramayu oleh KPK dampak dari mahalnya ongkos kampanye saat Pilkada
0
4 DPD Golkar di Yogyakarta Sepakat Musdalub
Empat dari lima DPD Partai Golkar di Yogyakarta meminta DPP untuk segera menggelar Musdalub DPD I Partai Golkar DIY.