Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan bantuan beras Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap I sudah disalurkan ke 20 juta keluarga telah menerima bantuan beras masing-masing 10 kilogram.
Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan, bantuan beras selama PPKM diberikan kepada 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH), 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST), dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) non-PKH. Pada Tahap I, bantuan beras PPKM disalurkan sebanyak 20 juta KPM, yakni kepada 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.
Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan.
Penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, menyasar kepada 8,8 juta KPM BPNT non-PKH. Untuk keperluan itu, Kemensos terus meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja, dalam hal ini Perum Bulog, PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak terkait.
"Alhamdulillah dapat kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini, bantuan beras PPKM Tahap I sudah tuntas kami salurkan. Untuk Tahap II, saya kira tidak ada masalah. Insya Allah dapat kami laksanakan dengan baik. Sebab, kami sudah ada pengalaman dan sinergitas pada penyaluran pada Tahap II,” kata Hartono Laras dalam dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat, 13 agustus 2021.
Selain bansos yang berbasis cash transfer seperti Program Keluarga Harapan (PKH), BantuaUntuk penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, kata Sekjen, tidak ada persiapan khusus.
"Sejauh ini, Kemensos telah menyerahkan data penerima bantuan yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Kementerian Keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran,” katanya.
- Baca Juga: Mensos Ajak Anak Muda Papua Ciptakan Peluang Jelang PON
- Baca Juga: Cek BLT Subsidi Gaji Rp 500 Ribu Awal Agustus 2021
Kemensos akan meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog yang mendapatkan tugas untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan beras, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT Pos Indonesia, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait.
"Kami juga mengaktivasi peran pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk membantu para petugas baik dari Perum Bulog maupun dari PT Pos, untuk membantu kelancaran penyaluran di lapangan,” kata Sekjen. []
