Kemendagri Minta Pemda, Sampai RT/RW Siaga Banjir & Longsor

Kemendagri, meminta seluruh jajaran Pemda mulai dari Gubernur, Bupati, Wali Kota hingga tingkat Kelurahan, RW dan RT siaga banjir dan longsor.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. (Foto:Tagar/Kemendagri)

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Wali Kota hingga tingkat Kelurahan, RW dan RT siaga banjir dan longsor.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA menyusul peringatan dini cuaca Jabodetabek tanggal 1 November 2020 yang memperkirakan potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat serta angin kencang di sejumlah wilayah di Jabodetabek.

Bagi yang tinggal di bantaran sungai, agar mengikuti info dengan cermat, bila air meluap agar mengungsi sementara.

Safrizal juga meminta agar informasi prakiraan cuaca disampaikan kepada semua Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan diteruskan ke seluruh jajaran Pemda. Sehingga warga bisa waspada dan mengambil langkah antisipasi.

"Bagi yang tinggal di bantaran sungai, agar mengikuti info dengan cermat, bila air meluap agar mengungsi sementara," kata Safrizal dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Minggu, 1 November 2020.

Selain itu, Kemendagri juga meminta agar Pemda menyiapkan tim patroli gabungan dengan memberdayakan petugas Hansip dan pengamanan lokal. Langkah ini, untuk mengantisipasi kemungkinan pencurian bila rumah ditinggal sementara akibat banjir. []

Berita terkait
Kemendagri: 419 Disdukcapil Buka Layanan di Hari Libur
Kemendagri mencatat, Disdukcapil Kabupaten/Kota yang lembur di hari libur mencapai 419 yang tersebar di 34 provinsi.
Kemendagri Sebar Informasi Covid dan Pilkada Lewat Medsos
Kemendagri sebar informasi Covid dan Pilkada serentak melalui medsos dan media nasional.
Kemendagri Minta Paslon Gunakan Masker Sebagai Alat Kampanye
Kementerian Dalam Negeri meminta para pasangan calon di Pilkada 2020 agar menggunakan masker sebagai alat peraga kampanye.
0
PPKM Mikro Seluruh Provinsi di RI Resmi Berlaku Hari Ini
Pemerintah resmi memberlakukan PPKM di seluruh Provinsi Indonesia per 1 Juni hingga 14 Juni 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air.