Medan - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Strategi pasangan calon kepala daerah akan sangat menentukan untuk meraih simpati dan dukungan di masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Tito mengatakan setiap calon kepala daerah akan berlomba-lomba adu gagasan terkait Covid-19. Tito melihat Pilkada serentak akan menjadi pertaruhan bagi petahana, pasalnya bisa menjadi kelemahan dan keuntungan.
Money politic bisa terjadi, ini risikonya karena pilkada yang dilaksanakan semua daerah secara langsung indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi.
"Ini akan menguntungkan calon, sedangkan untuk calon petahana, ini bisa menjadi menguntungkan bahkan menjadi kelemahan. Misalnya, jika dia bisa mencegah jumlah pasien, maka dia dianggap mampu. Tapi jika petahana itu tidak mampu mengurangi jumlah kasus, bahkan cenderung semakin meningkat, itu justru akan dimanfaatkan bagi calon lainnya. Itulah kelemahan calon petahana. Seluruh calon bisa adu gagasan memanfaatkannya," ujar Tito.
Tito juga mengungkapkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 masih memungkinkan terjadi praktik money politic atau politik uang. Potensi praktik money politic akan terjadi sebab penyelenggaraan ini dilakukan secara langsung.
"Money politic bisa terjadi, ini risikonya karena pilkada yang dilaksanakan semua daerah secara langsung indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi. Kemudian, karena pilkada yang dilaksanakan semua daerah secara langsung," kata mantan Kapolri ini.
Selain itu, kata Tito, peneliti dari LIPI menawarkan pilkada asimetris, pilkada dilaksanakan dikelas bawah saja, namun itu cenderung akan menjadi kontra produktif.
"Karena penguasa akan membentuk opini media dan akan menjadikan konflik horizontal dan vertikal, contohnya di daerah IPM rendah. Jadi tidak heran jika money politic itu akan terjadi di Indonesia," tutur Tito.
Untuk menekan praktik politik uang, perlunya memperkuat memperkuat peran pengawas pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Sekarang bagaimana untuk mengurangi dampak negatif, pertama perkuat Bawaslu, mereka memiliki power mengawasi, mediasi, menegur bahkan sampai penegakan hukum (Gakumdu). Kedua, naikkan isu Covid-19 dan hilangkan money politic," ucapnya.
"Saran saya, ayo kita naikkan isu Covid-19, sehingga orang yang memberikan uang tidak laku. Amplopnya diambil, dipilih yang bisa menangani Covid-19. KPU sudah membuat protokol untuk penyelenggara dan pemilih harus mematuhi aturan yang diterapkan oleh KPU," kata Tito.
Sementara terkait pelaksanaan tahapan pilkada, Tito menekankan pentingnya mendahulukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Pasalnya, Pilkada serentak bisa menjadi gerakan masif mendorong masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Selama tahapan pilkada, bahkan sampai pelaksanaan pencoblosan, seluruh penyelenggara pilkada maupun masyarakat yang menjadi pemilih selalu menggunakan masker dan peran penyelenggarakan akan menyediakan fasilitasnya.
"Pemakaian masker akan terjadi gerakan masif. Kemudian, ada juga merakan masif pembagian hand sanitizer, tempat cuci tangan, mungkin akan terjadi seperti itu sehingga akan mencegah menyebarkan Covid 19," ucap Tito. []
