Edy Rahmayadi: Jangan Buat Pilkada di Sumut Mencekam

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebut pilkada pada 9 Desember 2020 nanti, jangan menjadikan daerah di Sumut mencekam.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebutkan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada 9 Desember 2020 nanti, jangan menjadikan daerah di Sumut mencekam.

Edy menekankan agar pilkada kali ini benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk rakyat.

"Saya ingin pesta demokrasi ini benar-benar menjadi pesta untuk rakyat. Bukan malah membuat kondisi di daerah penyelenggara pilkada menjadi mencekam, baik karena keamanan ataupun karena pandemi Covid-19," ujarnya dalam rapat koordinasi kesiapan pelaksaan Pilkada Serentak 2020 di Grand Aston City Hall, Medan, Jumat, 3 Juli 2020, yang dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Edy kemudian menekankan agar 23 kabupaten kota di Sumut yang akan menggelar pilkada, segera merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada penyelenggara di daerah.

Di awal sempat ada persoalan anggaran di beberapa kabupaten kota

Meskipun seluruhnya dinyatakan siap melaksanakan pilkada, namun masih ada beberapa kendala seperti realisasi NPHD kepada KPUD dan Bawaslu dan petugas keamanan.

"Setelah mendapat informasi tersebut kami langsung berkoordinasi dengan kepala daerah agar segera merealisasikan NPHD, sehingga Pilkada 2020 bisa berjalan lancar. Dan saat rapat ini para kepala daerah yang realisasinya masih rendah juga berkomitmen segera mencairkannya," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Sumut, Herdensi mengungkapkan, pihaknya siap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang dan akan melakukan rapid test corona kepada 19.250 petugas pemutakhiran data.

Persentase pencairan anggaran pilkada, menurutnya, secara umum tidak mempengaruhi pelaksanaan. "Di awal sempat ada persoalan anggaran di beberapa kabupaten kota, karena anggaran itu dihibahkan tidak sesuai harapan yang diminta KPU. Tetapi sejauh ini tidak menghambat tahapan pelaksanaan pilkada," tuturnya.

Mengenai NPHD, tambah Herdensi, jumlah keseluruhan NPHD dari 23 kabupaten kota sebesar Rp 655.676.483.343. "Jadi jumlah tersebut yang sudah dicairkan sebanyak Rp 281.518.999.303," jelasnya. []

PEN

Berita terkait
Pilkada Pesisir Selatan 2020, PPP Tantang Petahana
Partai Persatuan Pembangunan siap menantang petahana di Pilkada Pesisir Selatan 2020.
Mahfud MD: Pilkada Jangan Jadi Ajang Perpecahan
Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar pilkada serentak pada 9 Desember 2020, tidak menjadi ajang perpecahan di tengah masyarakat.
Pilkada Ajang Mencari Sosok yang Efektif Lawan Covid
Mendagri Tito Karnavian memastikan Pilkada serentak akan tetap digelar pada 9 Desember 2020 di sejumlah provinsi, termasuk di Sumatera Utara.