Kekerasan Prajurit TNI, Ini Respons Ketua Komnas HAM

Baru-baru ini viral video yang merekam aparat TNI Angkatan Udara memukuli warga di Merauke Papua. Begini respons Komnas HAM terkait hal tersebut.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (Foto: Tagar/Dok Komnas HAM)

Jakarta - Baru-baru ini viral video yang merekam aparat TNI Angkatan Udara memukuli warga di Merauke Papua, dan juga merupakan seorang Tunawicara. Kejadian itu melibatkan dua oknum anggota Pomau Lanud Johanes Abraham Dimara dan warga sebuah warung makan di Merauke, Papua, Senin 26 Juli 2021.

Dalam video berdurasi 1:20 menit terlihat dua anggota berseragam TNI AU sedang mengamankan seorang pria. Masih dalam video itu, tampak salah satu anggota TNI AU itu menginjak kepala pria tersebut dengan menggunakan sepatu. Diketahui kemudian pria itu tunawicara, kesulitan dalam berkomunikasi lisan. 

Menanggapi hal tersebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa sangat prihatin ada aparat yang bertindak demikian, ia juga mengatakan Komnas HAM segera menindak dua aparat tersebut lewat perwakilan Komnas HAM di Papua.


Ini harus transparan semuanya agar publik tau terutama bagi masyarakat luas di Papua karena Papua ini berbeda dengan daerah lain yang kebetulan di Papua ada satu situasi politik antara masyarakat dengan TNI Polri yang sudah berlangsung lama.


Ahmad Taufan DamanikAhmad Taufan Damanik saat diwawancarai Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Selfiana)

“Sebetulnya secara umum ini pelanggaran tetapi khusus untuk Papua kami menganggap ini kalau tidak segera di tanggapi atau direspon, bisa menjadi isu yang sensitif,” ujar Ahmad Taufan Damanik saat diwawancarai Tagar TV, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia juga mengatakan jika tidak ditindak lanjuti kasus tersebut khawatir akan ada isu sensitif seperti dua tahun lalu yaitu kejadian rasisme di Surabaya, sehingga menimbulkan gejolak yang luar biasa. 

“Sehingga timbul kerusuhan bahkan juga peristiwa kekerasan yang menimbulkan puluhan meninggal dunia. Jadi kami tidak mau itu terulang dan kami mendesak pada panglima dan jajarannya untuk segera ambil tindakan,” ucapnya.

Saat ini sudah dilakukan tindakan administratif terhadap dua pelaku yang sudah dilakukan yaitu, mengganti posisi kedua pelaku serta ada tindakan hukum yang diberikan. Komnas meminta untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam dan terbuka hingga bisa diketahui oleh publik.

“Ini harus transparan semuanya agar publik tau terutama bagi masyarakat luas di Papua. Karena Papua ini berbeda dengan daerah lain yang kebetulan di Papua ada satu situasi politik antara masyarakat dengan TNI Polri yang sudah berlangsung lama,” ujarnya. 

Ahmad mengatakan jika tidak ditangani dengan baik bisa saja ini menjadi isu internasional sehingga mengganggu kepercayaan publik internasional terhadap Indonesia.

Ke depannya Komnas HAM dan TNI dalam menanggulangi kasus seperti ini akan dibuat kurikulum antropologi bagi seluruh prajurit, dari prajurit bawah hingga atas. 

Ini bertujuan agar tidak ada lagi prajurit yang tidak memahami pola atau kebiasaan di daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga tidak lagi terjadi salah paham antara masyarakat setempat dengan prajurit yang bertugas. 

(Selfiana)


Berita terkait
Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua dan Papua Barat
Untuk meningkatkan pemerataan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat
DPR: UU Otsus untuk Kesejahteraan Papua
UU Otsus Papua menggunakan pendekatan yang ditujukan demi kesejahteraan orang asli Papua.
Wakil Menteri ATR/BPN: Utamakan Pemetaan Kontekstual Papua
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah fokus menggarap percepatan kesejahteraan di tanah Papua.
0
Kekerasan Prajurit TNI, Ini Respons Ketua Komnas HAM
Baru-baru ini viral video yang merekam aparat TNI Angkatan Udara memukuli warga di Merauke Papua. Begini respons Komnas HAM terkait hal tersebut.