Kebijakan Tolak Imigran, Trump Dikecam Rakyat Amerika

Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) mengizinkan Presiden Trump menolak imigran seluruh dunia untuk masuk AS. Keputusan ini mendapat kecaman keras dari rakyat AS. Menurut mereka, kebijakan Trump sangat diskriminatif. Rencananya Kebijakan itu baru akan efektif, akhir Juni 2017 mendatang.
Kebijakan Tolak Imigran, Trump Dikecam Rakyat Amerika. (Foto:Ist)

Washington, (Tagar 14/9/2017) - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) mengizinkan Presiden Trump menolak imigran dari seluruh dunia untuk masuk AS. Keputusan ini langsung mendapat kecaman keras dari rakyat AS. Menurut mereka, kebijakan Trump sangat diskriminatif.

Rencananya Kebijakan itu baru akan efektif, akhir Juni 2017 mendatang.

Dengan kebijakan ini, maka izin sebanyak 24 ribu pengungsi yang telah disepakati masuk AS, telah dianulir. Sebelumnya, pada tanggal 6 Oktober 2016 lalu, pengungsi dari enam negara berpenduduk mayoritas muslim yaitu Iran, Libya, Somalia, sudan, Suriah dan Yaman sudah ditolak masuk AS

Pada bagian lain, Presiden Trump menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, di Gedung Putih, Washington terkait mega korupsi yang melibatkan petinggi Malaysia. Trump membantah bahwa AS ingin ikut terlibat dalam skandal korupsi besar di 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Trump memuji Najib karena telah memotong hubungan ekonomi dengan Korea Utara. "Dia sangat kuat dalam terorisme di Malaysia. Dia tidak berbisnis dengan Korea Utara lagi dan kami menganggap itu sangat penting," kata Trump seperti dilansir Malaysia Kini, Rabu, (13/9).

Kunjungan Najib ke Gedung Putih itu menjadi perhatian besar di Malaysia dibalik kritik oposisi dan aktivis yang mempertanyakan Trump karena menyambut Najib di tengah-tengah penyelidikan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat terkait skandal 1MDB.

Kementerian Kehakiman Amerika yang bekerja sama dengan FBI telah mengajukan gugatan perdata untuk menyita sejumlah aset senilai 1,7 miliar dolar AS atau setara Rp 22,4 triliun yang dibeli menggunakan dana korupsi dari 1MDB. (wwn)

Berita terkait
0
LaNyalla Minta Pemerintah Jamin Akses Pembiayaan Pelaku UMKM
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah menjamin keberadaan UMKM, termasuk menjamin akses pembiayaan.