Mamuju - Keberadaan serta asas manfaat beberapa aset daerah yang berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) di Mamuju Sulawesi Barat dianggap tidak jelas, hal tersebut dipertanyakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju di gedung DPRD Mamuju.
"Kami mempertanyakan aset daerah yang tidak jelas keberadaannya serta tidak ada asas manfaatnya kepada masyarakat,"kata Korlap aksi demonstrasi, Andi Reski Darmawan, Rabu 30 September 2020.
Dia mengungkapkan, pihaknya menduga adanya penyalahgunaan aset-aset milik daerah yang tidak sesuai prosedural permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
Kami mempertanyakan aset daerah yang tidak jelas keberadaannya serta tidak ada asas manfaatnya kepada masyarakat.
"Salah satu aset daerah yang menjadi sorotan publik yakni Kapal Feri Mini yang dianggarkan oleh Pemkab pada tahun 2017 dengan anggaran Rp 1,9 miliar, namun tidak beroperasi dengan baik,"katanya.
Andi Reski mempertanyakan tindak lanjut dari Pemkab maupun DPRD Mamuju dalam mengusut pengadaan Kapal Feri Mini yang terindikasi tidak sesuai prosedural perencanaan yang baik.
"Kami meminta agar hal tersebut dipertanggungjawabkan dan diusut sesuai supremasi hukum yang berlaku,"kata Andi Reski.
Selain Kapal Feri Mini, mahasiswa juga mempertanyakan gedung DPRD lama yang dibongkar pada tahun 2019, yang kini menjadi kontroversi karena gedung DPRD lama itu hanya senilai Rp 60 juta rupiah dan yang diserahkan ke kas daerah baru kisaran Rp 8 juta rupiah.
"Masih ada aset daerah yang yang keberadaannya masih simpang siur karena tidak adanya transparansi Pemkab,"katanya.
Sementara itu Ketua GMNI Mamuju, Muh Fathir mengungkapkan, pihaknya menggelar aksi sehingga penegak hukum dapat mengusut kasus yang diduga menghabiskan uang negara miliaran rupiah tanpa tujuan dan asas manfaat yang memihak kepada masyarakat.
"Seharunya hal-hal seperti ini tidak boleh luput dari pengawasan DPRD dan juga pihak-pihak lainnya yang ikut dalam pemantauan keuangan daerah,"kata Fathir. []
